Masuk Bursa Capres 2024, Ridwan Kamil Hadapi Sejumlah Tantangan Ini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) kerap masuk bursa Calon Presiden ( Capres ) 2024 di berbagai lembaga survei belakangan ini. Sejumlah tantangan bakal dihadapi pria yang akrab disapa Kang Emil jika ingin nyapres.
"Pertama, kelemahan RK sebagai salah satu kandidat di 2024 adalah bukan anggota partai politik, seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, AHY, atau Muhaimin Iskandar," ujar pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Jumat (30/10/2020).
Menurut Igor, meski ketua umum atau anggota parpol elektabilitasnya tidak sebaik Ridwan Kamil , lebih berpotensi diusung daripada yang tidak punya kendaraan politik. "Kecuali ada aturan baru bahwa presidential threshold -nya nol persen. Di 2024, apa yang bisa terjadi pada Jokowi pada 2014, tidaklah mudah bisa terulang lagi, apalagi tanpa satu langkah spektakuler yang bisa menyedot perhatian publik," ujarnya.
( ).
Kedua, Igor menilai kelemahan lain Ridwan Kamil adalah kinerja yang masih di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . "Hal ini senantiasa dipublikasi oleh media, survei, dan relawan," ungkap Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Igor mengatakan, penanganan Covid-19 Jawa Barat juga sering dikritik oleh warganya sendiri, terutama terkait bantuan sosial (bansos) yang dianggap kurang tepat sasaran. Menurut Igor, kinerja kepala daerah biasanya adalah tolok ukur yang penting untuk peningkatan elektabilitas secara nasional.
( ).
"Ketiga, RK banyak dipersepsikan oleh publik terlalu banyak bersuara di media sosial ketimbang bekerja di lapangan. Ini mungkin persepsi, bukan realitas itu sendiri. Tetapi jika ini memang benar, maka ini harus diperbaiki sebagai kepala daerah. Karena Papa Online atau Sandiaga Uno jauh lebih bagus dan dikenal milenial untuk urusan bermedsos ria," pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan Analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Dari sekarang bikin perjanjian dulu sama partai politik, kontrak sama partai politik, jadi dia sudah pasti punya kendaraan," kata Hendri Satrio yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu.
"Pertama, kelemahan RK sebagai salah satu kandidat di 2024 adalah bukan anggota partai politik, seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, AHY, atau Muhaimin Iskandar," ujar pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Jumat (30/10/2020).
Menurut Igor, meski ketua umum atau anggota parpol elektabilitasnya tidak sebaik Ridwan Kamil , lebih berpotensi diusung daripada yang tidak punya kendaraan politik. "Kecuali ada aturan baru bahwa presidential threshold -nya nol persen. Di 2024, apa yang bisa terjadi pada Jokowi pada 2014, tidaklah mudah bisa terulang lagi, apalagi tanpa satu langkah spektakuler yang bisa menyedot perhatian publik," ujarnya.
( ).
Kedua, Igor menilai kelemahan lain Ridwan Kamil adalah kinerja yang masih di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . "Hal ini senantiasa dipublikasi oleh media, survei, dan relawan," ungkap Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Igor mengatakan, penanganan Covid-19 Jawa Barat juga sering dikritik oleh warganya sendiri, terutama terkait bantuan sosial (bansos) yang dianggap kurang tepat sasaran. Menurut Igor, kinerja kepala daerah biasanya adalah tolok ukur yang penting untuk peningkatan elektabilitas secara nasional.
( ).
"Ketiga, RK banyak dipersepsikan oleh publik terlalu banyak bersuara di media sosial ketimbang bekerja di lapangan. Ini mungkin persepsi, bukan realitas itu sendiri. Tetapi jika ini memang benar, maka ini harus diperbaiki sebagai kepala daerah. Karena Papa Online atau Sandiaga Uno jauh lebih bagus dan dikenal milenial untuk urusan bermedsos ria," pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan Analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Dari sekarang bikin perjanjian dulu sama partai politik, kontrak sama partai politik, jadi dia sudah pasti punya kendaraan," kata Hendri Satrio yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu.
(zik)