Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran

Rabu, 28 Oktober 2020 - 14:48 WIB
loading...
Pemerintah Siapkan Aturan...
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang sehari-hari adalah Menko Perekonomian mengatakan pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah.
A A A
JAKARTA - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang sehari-hari adalah Menko Perekonomian mengatakan pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah.

Alasannya, menurut Menko Airlangga, vaksin bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi. "Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi," ujar Menko Airlangga dalam talkshow “Keseimbangan Baru Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi" di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta, Kamis (22/10/2020) siang.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan seluruh akses guna mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mengeluakan peraturan presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin dan sekarang disiapkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini," papar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menambahkan bahwa pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut. Pertama jalur mandiri melalui pengembangan Virus Merah Putih yang dalam pengembangannya siap masuk ke produksi pada akhir tahun 2021.

Yang kedua adalah jalur kerja sama internasional. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.

Sebagai contoh vaksin COVID-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2020. Selain itu Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun. Bahan baku itu akan diproduksi di Bio Farma.

Terkait prioritas yang mendapatkan vaksin, berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan. Yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan - seperti dokter dan perawat - dan aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan. Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan," jelas Menko Airlangga.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit. Beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC. Namun sekarang ini, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.

"Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini. Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, Namun petugas laboratorium yang masih terbatas," ungkap Doni.

Jenderal bintang tiga dari TNI AD ini menyebutkan semakin bertambahnya laboratorium ini membuat rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari. Sementara untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun adakalnya satu orang itu lebih dari satu. Sehingga kemampuan rata-rata sekitar 33 ribu orang per hari.

"Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO. Sekarang sudah 82,51%, sebuah angka yang cukup membanggakan," kata Doni yang baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari IPB University.
(ars)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ajak Elite Politik Jaga...
Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu
Beda dengan PKB, Golkar...
Beda dengan PKB, Golkar Pilih Hormati Sikap PDIP sebagai Partai Penyeimbang
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Sari Yuliati Terpilih...
Sari Yuliati Terpilih sebagai Ketum PPK Kosgoro 1957 Periode 2026-2031
Panitia Mubes Kosgoro...
Panitia Mubes Kosgoro 1957 Terima Dokumen Lengkap Caketum La Ode Safiul Akbar
Viral Lagu MBG Mas Bahlil...
Viral Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng, Adi Prayitno: Suka Tidak Suka, Ini Menguntungkan Golkar
Bagaimana Industri Farmasi...
Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?
Bertemu PM Belarus,...
Bertemu PM Belarus, Airlangga Dorong Penguatan Kerja Sama Pangan hingga Energi
Airlangga Kunjungi Belarus,...
Airlangga Kunjungi Belarus, Bidik Kerja Sama Teknologi Modern Alat Pertanian
Rekomendasi
Quick Marriage with...
Quick Marriage with Twins: A Dazzling Mom's Tale di V+Short, Kisah Ibu Tangguh yang Menemukan Cinta Lamanya
Rupiah Tergerus Sentimen...
Rupiah Tergerus Sentimen Eksternal, Hari Ini Berakhir Tembus Rp17.843 per USD
Wisata Berbasis Budaya,...
Wisata Berbasis Budaya, Tabanan Gelar Parade Gebogan dan Baleganjur
Berita Terkini
BKKBN Tekankan Peran...
BKKBN Tekankan Peran Ayah Kunci Pembentukan Karakter Anak
Ade Darmawan Yakin Jokowi...
Ade Darmawan Yakin Jokowi Kecewa Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Kejari Jaksel
Tak Ditahan, Roy Suryo...
Tak Ditahan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dikenakan Wajib Lapor
BPOM: 99,76 Persen AMDK...
BPOM: 99,76 Persen AMDK Merupakan Produk Dalam Negeri
UU Polri Baru Dinilai...
UU Polri Baru Dinilai Perkuat Transformasi Polri dan Dukung Asta Cita
Roy Suryo usai Penangguhan...
Roy Suryo usai Penangguhan Penahanan Dikabulkan: Ini Kemenangan Rakyat Indonesia
Infografis
Jangan Pakir Sembarangan,...
Jangan Pakir Sembarangan, Ini Aturan Agar Tak Kena Sanksi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved