Perlu Kehati-hatian Bahas Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Marinus menyatakan pembahasan rancangan perpres harus terbuka atas masukan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Papua. Marinus menegaskan bahwa operasi TNI yang ditetapkan dengan tidak berhati-hati akan menimbulkan masalah karena doktrin TNI yang kill or to be killed sangat berbeda dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

“Mekanisme pelibatan harus berdasarkan eskalasi ancaman yang melampaui kapasitas kepolisian (beyond police capacity), diputuskan oleh Presiden untuk menguatkan peran otoritas sipil, diatur dengan jelas batasan waktu dan ruang lingkup perbantuannya,” tuturnya. (Baca juga: Produknya Diboikot di Arab, Dubes Prancis Bilang Prancis Negara Muslim ).

Dia mengingatkan, operasi TNI harus melibatkan satuan organik lokal. Berdasarkan pengalaman di Papua banyak kekerasan dilakukan oleh non organik lokal karena mereka tidak memahami pendekatan yang tepat di tengah masyarakat.

Aktivis, peneliti dan pendiri MARAPI Consulting & Advisory, Beni Sukadis menggarisbawahi perlunya pelibatan TNI untuk konsisten dengan Undang-undang TNI dan tetap menjaga profesionalitas TNI dan disertai dengan pengawasan yang ketat.