Sepakat dengan Jimly Asshiddiqie, Fadli Zon Anggap Demokrasi Semakin Mundur
Senin, 26 Oktober 2020 - 09:49 WIB
loading...
Fadli Zon. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon sepakat dengan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie yang menyebut proses demokrasi dibajak selama pandemi Covid-19. Jimly bahkan mengungkapkan pandemi Covid-19 itu dengan sendirinya akan melahirkan diktator konstitusional.
"Saya sependapat, sangat mungkin seperti dikhawatirkan sejak awal, pandemi Covid-19 dijadikan dalih untuk memperkuat kekuasaan dan demokrasi. Demokrasi jadi semakin mundur," ujar Fadli Zon kepada SINDOnews, Minggu (25/10/2020).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor ini mengatakan, praktik kekuasaan cenderung makin otoriter. Fadli Zon menambahkan, beberapa fungsi parlemen juga dipreteli seperti dalam Perppu Corona.
(Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti ).
"Diktator konstitusional dalam istilah ini benar karena dilakukan dengan interpretasi sepihak untuk mencapai penguatan kekuasaan. Represi terhadap demonstrasi dan penangkapan-penangkapan aktivis yang berbeda pandangan adalah contoh nyata praktik otoritarianisme," pungkas mantan wakil ketua DPR RI ini.
(Baca juga: Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis ).
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang ingin membajak momentum Covid-19. Menurut Jimly, pembajakan itu benar-benar terjadi dengan dibuatnya beberapa kebijakan yang tidak mempertimbangkan pendapat masyarakat. Pendapat Jimly itu diungkapkan pada Webinar LP3ES bertajuk Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi, Minggu 25 Oktober 2020.
"Saya sependapat, sangat mungkin seperti dikhawatirkan sejak awal, pandemi Covid-19 dijadikan dalih untuk memperkuat kekuasaan dan demokrasi. Demokrasi jadi semakin mundur," ujar Fadli Zon kepada SINDOnews, Minggu (25/10/2020).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor ini mengatakan, praktik kekuasaan cenderung makin otoriter. Fadli Zon menambahkan, beberapa fungsi parlemen juga dipreteli seperti dalam Perppu Corona.
(Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti ).
"Diktator konstitusional dalam istilah ini benar karena dilakukan dengan interpretasi sepihak untuk mencapai penguatan kekuasaan. Represi terhadap demonstrasi dan penangkapan-penangkapan aktivis yang berbeda pandangan adalah contoh nyata praktik otoritarianisme," pungkas mantan wakil ketua DPR RI ini.
(Baca juga: Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis ).
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang ingin membajak momentum Covid-19. Menurut Jimly, pembajakan itu benar-benar terjadi dengan dibuatnya beberapa kebijakan yang tidak mempertimbangkan pendapat masyarakat. Pendapat Jimly itu diungkapkan pada Webinar LP3ES bertajuk Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi, Minggu 25 Oktober 2020.
(zik)
Lihat Juga :
