Pentingnya Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi
loading...
Gubernur Ridwan Kamil menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar), Unpad, di Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).Foto: Rizal/Humas Jabar
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, dampak ekonomi-sosial dari pandemi COVID-19 membuat kurang lebih 2/3 dari total populasi Jabar membutuhkan bantuan negara.
Untuk itu, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar bahwa kepekaan atau solidaritas sosial diperlukan untuk membantu sesama, khususnya bertepatan momentum bulan suci Ramadan.
“Dari kaca mata kami (Pemerintah Provinsi Jabar), narasi pembatasan sosial kedaruratan (berubah) menjadi solidaritas sosial. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan tolong menolong,” kata Kang Emil saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).
“Bahwa COVID-19 ini adalah perang yang meluluhlantahkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Kang Emil menjelaskan, terdapat peningkatan jumlah peduduk Jabar yang diberi subsidi yakni dari 9,4 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa atau lebih dari 2/3 dari total 50 juta jiwa populasi di Jabar. Adapun kepadatan penduduk Jabar yang perlu dibantu mayoritas ada di wilayah selatan.
“Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Kang Emil pun menyoroti pentingnya keadilan fiskal, yakni perspektif anggaran yang perlu diterapkan pemerintah pusat ke daerah harus berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.
Kang Emil berujar, Provinsi Jabar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya berkaitan dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa bukan jumlah penduduk.
“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat COVID-19, anggaran sedikit penduduk kita (Jabar) banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas,” ucap Kang Emil.
Dalam seminar online ini, Kang Emil juga menyampaikan bahwa saat ini Jabar mampu mengetes kurang lebih 2.000 sampel per hari dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 15 laboratorium.
Untuk itu, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar bahwa kepekaan atau solidaritas sosial diperlukan untuk membantu sesama, khususnya bertepatan momentum bulan suci Ramadan.
“Dari kaca mata kami (Pemerintah Provinsi Jabar), narasi pembatasan sosial kedaruratan (berubah) menjadi solidaritas sosial. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan tolong menolong,” kata Kang Emil saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).
“Bahwa COVID-19 ini adalah perang yang meluluhlantahkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Kang Emil menjelaskan, terdapat peningkatan jumlah peduduk Jabar yang diberi subsidi yakni dari 9,4 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa atau lebih dari 2/3 dari total 50 juta jiwa populasi di Jabar. Adapun kepadatan penduduk Jabar yang perlu dibantu mayoritas ada di wilayah selatan.
“Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Kang Emil pun menyoroti pentingnya keadilan fiskal, yakni perspektif anggaran yang perlu diterapkan pemerintah pusat ke daerah harus berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.
Kang Emil berujar, Provinsi Jabar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya berkaitan dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa bukan jumlah penduduk.
“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat COVID-19, anggaran sedikit penduduk kita (Jabar) banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas,” ucap Kang Emil.
Dalam seminar online ini, Kang Emil juga menyampaikan bahwa saat ini Jabar mampu mengetes kurang lebih 2.000 sampel per hari dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 15 laboratorium.
