Ray Rangkuti: Komunikasi Kabinet Jokowi Periode II Memang Buruk

Bagi Ray, polemik UU Cipta Kerja bukan hanya disebabkan soal sosialisasi. Lebih dari itu proses pembuatan dan substansinya telah menimbulkan beragam kritik yang luas. Dengan berbagai cara komunikasi sebaik apapun, bila proses demi proses yang dilihat dan dirasakan masyarakat berlangsung tidak baik, tidak akan menaikkan citra positif terhadap pemerintah.

"Mungkin karena itulah tingkat kepuasan publik terhadap tata cara penanganan pemerintah terkait dengan politik dan hukum jadi minus. Rata-rata tingkat kepuasannya di bawah 50%," ungkap dia.

(Baca: Pemerintah Diminta Perbaiki Pola Komunikasi Celometan)

Meski begitu, Ray menilai, kondisi ini terkait dengan banyak peristiwa. Selain akibat proses pembuatan undang-undang omnibus law yang banyak menimbulkan kesan dipaksakan, tapi juga respon aparat keamanan terhadap mereka yang melakukan kritik atas UU itu juga menimbulkan kesan negatif di masyarakat.

"Nah perpaduan inilah yang menyebabkan tingkat kepuasan menjadi rendah terhadap pemerintahan Jokowi, khususnya, di bidang politik dan hukum. Jadi semata-mata bukan persoalan komunikasi tetapi persoalan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata," pungkas dia.