Wali Kota Risma: Mari Kita Bergandengan Tangan Jaga Surabaya

SURABAYA - Seribu perwakilan elemen masyarakat Kota Surabaya menyatakan sikap tegas menolak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan melibatkan anak dibawah umur. Mereka pun siap menghadang bahkan melawan siapapun kelompok-kelompok yang akan membuat rusuh di bumi Kota Pahlawan.

Pernyataan sikap tegas ini mereka tuangkan dalam sebuah “Deklarasi Bersama Jogo Suroboyo Damai” yang berlangsung melalui video teleconference (vidcon), Selasa (20/10/2020). Deklarasi ini dipimpin langsung Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya.

Dalam momen itu, Wali Kota Risma mengatakan, saat ini pandemi di Surabaya terus menunjukkan tren yang positif. Namun, capaian ini harus terus dijaga dan dipertahankan agar perekonomian Surabaya meningkat. “Kita harus pertahankan dan jaga kondisi ini supaya pandemi ini bisa segera keluar dari bumi Kota Surabaya,” kata dia.

Sebab, apabila pandemi ini masih terus ada, maka ekonomi Surabaya tidak bisa tumbuh. Karena, setiap tahunnya banyak anak yang membutuhkan pekerjaan, sementara lapangan kerja terbatas. Terlebih lagi, jika terjadi kekacauan di Surabaya otomatis jumlah pengangguran akan meningkat. “Kalau banyak pengangguran, maka kota ini tidak aman karena kebutuhan dasarnya tidak bisa dipenuhi,” ujarnya.

Makanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya agar peduli terhadap kondusifitas dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai terjadi kekacauan di Kota Pahlawan yang dapat berdampak pada turunnya perekonomian hingga meningkatnya kasus Covid-19.

“Mari kita bersama-sama jaga, minimal bapak ibu sekalian menjaga kampung panjenengan (Anda). Susah payah saya mengumpulkan uang-uang rupiah untuk membangun kota ini. Uang itu berasal dari pajak dan retribusi warga yang kami gunakan untuk membangun kota ini,” terang dia.

Berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, memang berasal dari uang hasil pajak rakyat. Salah satunya dimanfaatkan untuk program permakanan bagi lansia miskin serta anak yatim. Bahkan, pendidikan gratis bagi pelajar SD dan SMP di Surabaya juga berasal dari uang hasil pajak rakyat. “Semua itu adalah uang hasil pajak bapak ibu sekalian yang dibayarkan ke pemerintah,” ungkapnya.

Akan tetapi, apabila terjadi kekacauan di Surabaya yang berimbas pada tindakan anarkis, maka uang dari pajak rakyat itu pula yang kemudian digunakan untuk memperbaiki. Seperti tindakan anarkis saat aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020) lalu, yang berdampak pada rusaknya beberapa fasilitas umum. “Karena itu mari kita bergandengan tangan, kita amankan kota ini. Tidak ada kebebasan mutlak dimanapun kita berada, karena di seluruh bumi ini itu butuh aturan,” tegas dia.

Oleh sebab itu, Presiden UCLG Aspac ini meminta kepada kelompok yang menggelar aksi demonstrasi di Surabaya agar tetap menjaga ketertiban dan kondusifitas kota. Di sisi lain, ia juga meminta agar mereka saling menghormati hak warga lain yang tidak ikut dalam aksi tersebut. Sebab, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan normal dan damai.

“Karena itu saya berharap kepada para pendemo, tolong hormati kami, tolong hormati hak kami sebagai warga Surabaya. Kami punya hak untuk bisa berkehidupan normal. Kami punya hak untuk bisa hidup damai dengan keluarga,” pesan dia.