Komisi II DPR Kembali Ingatkan Aman COVID-19 Jadi Faktor Kesuksesan Pilkada
loading...
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pentingnya pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR , Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pentingnya pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 .
Menurutnya, ada 3 indikator sukses pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi. Pertama yakni, berjalannya seluruh tahapan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Baca juga: Pilkada 2020 Didorong Jadi Ajang Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan)
"Saya katakan ada tiga indikator pilkada serentak sukses tahun 2020 ini. Yang pertama apabila seluruh tahapan yang sudah dirancang oleh KPU itu bisa berjalan dengan baik," ujar Doli saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Doli menilai sejauh ini sudah sampai ke tahapan kampanye yang berarti masih ada empat tahapan lagi yang perlu dilalui. Tahapan itu yakni, tahapan pemilihan, rekapitulasi, penetapan dan perselisihan penetapan pilkada.
"Nah, sejauh ini saya kira hampir 80 persen semua tahapan sudah berjalan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan indikator kedua ialah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka pelaksanaan Pilkada akan tetap terjaga kualitasnya dan KPU sudah menetapkan target partisipasi pemilih 77,5%.
"Kita punya benchmark sebetulnya di tahun 2019 kan rata-rata (partisipasi) 83 persen secara nasional, walaupun enggak bisa kita bandingkan apple to apple karena antusiasme masyarakat terhadap Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pilkada. Namun saya kira target 77 persen itu realistis, tetapi juga harus didukung oleh kerja keras kita semua," terang Doli.
Karena itu, Doli selalu menekankan bahwa partisipasi pemilih ini bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saja dalam hal ini KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tetapi bagaimana pemerintah daerah (pemda) juga mampu meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.
"Masyarakat merasa bahwa TPS itu tempat yang bersih dan aman. Itu juga perlu ada sosialisasi," sambung Legislator Dapil Sumatera Utara III itu.
Karena itu, dia menambahkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan menerapkan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi penyebaran COVID-19, sehingga kualitas pilkada tetap terjaga dan masyarakat aman. Dan aman dari COVID-19 menjadi syarat yang tidak terpisahkan, bukan hanya penyelenggara dan peserta pilkada, tapi juga seluruh masyarakat. (Baca juga: 3 Hal ini Masih Warnai Masa Kampanye Pilkada 2020)
"Sukses yang ketiga adalah jika semua tahapan berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi tinggi, tetapi kita semua harus selamat dan aman, baik pemilih maupun penyelenggaranya,” tandasnya.
Menurutnya, ada 3 indikator sukses pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi. Pertama yakni, berjalannya seluruh tahapan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Baca juga: Pilkada 2020 Didorong Jadi Ajang Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan)
"Saya katakan ada tiga indikator pilkada serentak sukses tahun 2020 ini. Yang pertama apabila seluruh tahapan yang sudah dirancang oleh KPU itu bisa berjalan dengan baik," ujar Doli saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Doli menilai sejauh ini sudah sampai ke tahapan kampanye yang berarti masih ada empat tahapan lagi yang perlu dilalui. Tahapan itu yakni, tahapan pemilihan, rekapitulasi, penetapan dan perselisihan penetapan pilkada.
"Nah, sejauh ini saya kira hampir 80 persen semua tahapan sudah berjalan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan indikator kedua ialah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka pelaksanaan Pilkada akan tetap terjaga kualitasnya dan KPU sudah menetapkan target partisipasi pemilih 77,5%.
"Kita punya benchmark sebetulnya di tahun 2019 kan rata-rata (partisipasi) 83 persen secara nasional, walaupun enggak bisa kita bandingkan apple to apple karena antusiasme masyarakat terhadap Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pilkada. Namun saya kira target 77 persen itu realistis, tetapi juga harus didukung oleh kerja keras kita semua," terang Doli.
Karena itu, Doli selalu menekankan bahwa partisipasi pemilih ini bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saja dalam hal ini KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tetapi bagaimana pemerintah daerah (pemda) juga mampu meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.
"Masyarakat merasa bahwa TPS itu tempat yang bersih dan aman. Itu juga perlu ada sosialisasi," sambung Legislator Dapil Sumatera Utara III itu.
Karena itu, dia menambahkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan menerapkan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi penyebaran COVID-19, sehingga kualitas pilkada tetap terjaga dan masyarakat aman. Dan aman dari COVID-19 menjadi syarat yang tidak terpisahkan, bukan hanya penyelenggara dan peserta pilkada, tapi juga seluruh masyarakat. (Baca juga: 3 Hal ini Masih Warnai Masa Kampanye Pilkada 2020)
"Sukses yang ketiga adalah jika semua tahapan berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi tinggi, tetapi kita semua harus selamat dan aman, baik pemilih maupun penyelenggaranya,” tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
