Legislator PDIP Nilai Jokowi-Ma'ruf Dapat Cobaan Setahun Terakhir
Selasa, 20 Oktober 2020 - 09:53 WIB
loading...
Tak hanya COVID-19 yang harus ditangani Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tapi kelahiran Omibus Law Cipta Kerja yang menuai polemik berkepanjangan juga menyita energi. FOTO/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Rahmad Handoyo mengatakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mendapat cobaan sangat berat dalam kurun waktu setahun ini. Dia menambahkan, tidak hanya COVID-19 yang harus ditangani, tapi kelahiran Omnibus Law Cipta Kerja yang menuai polemik berkepanjangan juga menyita energi.
"Adanya tanggapan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu bagus. Tapi mari kita lihat, masalah berat yang sedang dihadapi itu, COVID-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian buat semua anak bangsa," kata Rahmad Handoyo kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan pendapatnya, menyikapi hasil survei yang menyatakan 55% masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi buruk sejak Mei 2020 atau saat pandemi corona melanda Tanah Air. Kata dia, situasi tidak mengenakkan akibat COVID-19 tidak semata dihadapi pemerintahan Jokowi tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Utang Menumpuk hingga Kemiskinan Jadi 'Warisan' )
"Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi seluruh dunia, termasuk Indonesia, perkonomian sudah keniscayaan akan menurun pertumbuhannya. Bahkan mengalami resesi. Hal ini tidak bisa dipungkiri, ini suatu kenyataan dan dunia pun juga seperti itu," katanya.
Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini berharap, kondisi memprihatinkan yang sedang melanda anak bangsa ini harus dijadikan momentum untuk tetap bersatu, bergotong-royong mengatasi persoalan ini. Semua pihak harus bersatu membantu pemerintah mengendalikan COVID-19.
"Apalagi delapan bulan terakhir ini, Presiden Jokowi menanggulangi atau mengendalikan COVID-19 saya kira cukup bagus ya, angka fatalnya juga mengalami penurunan kemudian tingkat kesembuhan dari pasien yang terpapar positif COVID-19 juga naik, bahkan di atas rata-rata dunia. Ini yang perlu kita tingkatkan dan kita dorong agar sisa pemerintahan Jokowi ini dalam waktu secepatnya dapat mengendalikan pandemi ini," katanya. (Baca juga: PKS Beberkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Terakhir )
Dia melanjutkan, untuk mengatasi COVID-19 tidak bisa hanya pemerintahan sendiri tapi harus semua pihak. "Nah, terkait dengan satu tahun ini saya kira Pak Jokowi juga sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi secara kesehatan maupun secara ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut bareng-bareng mengawasi," tuturnya.
Menyangkut janji Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan pekerja bagi para pengangguran diakui Handoyo masih memunculkan pro dan kontra. "Menyangkut Omnibus Law Cipta Kerja, saya ingin mengatakan sudah disetujui mayoritas anggota parlemen. Jadi marilah berpikir positif bahwa Omnibus Law dilahirkan untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan kemudian mengefisiensikan birokrasi dan sebagainya saya kira juga cukup bagus," imbuhnya.
Dia mengajak semua pihak mendorong pemerintah Jokowi menyelesaikan pandemi ini dengan secepatnya. "Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini kan dalam rangka melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar COVID-19 dalam demo," katanya.
"Adanya tanggapan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu bagus. Tapi mari kita lihat, masalah berat yang sedang dihadapi itu, COVID-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian buat semua anak bangsa," kata Rahmad Handoyo kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan pendapatnya, menyikapi hasil survei yang menyatakan 55% masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi buruk sejak Mei 2020 atau saat pandemi corona melanda Tanah Air. Kata dia, situasi tidak mengenakkan akibat COVID-19 tidak semata dihadapi pemerintahan Jokowi tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Utang Menumpuk hingga Kemiskinan Jadi 'Warisan' )
"Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi seluruh dunia, termasuk Indonesia, perkonomian sudah keniscayaan akan menurun pertumbuhannya. Bahkan mengalami resesi. Hal ini tidak bisa dipungkiri, ini suatu kenyataan dan dunia pun juga seperti itu," katanya.
Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini berharap, kondisi memprihatinkan yang sedang melanda anak bangsa ini harus dijadikan momentum untuk tetap bersatu, bergotong-royong mengatasi persoalan ini. Semua pihak harus bersatu membantu pemerintah mengendalikan COVID-19.
"Apalagi delapan bulan terakhir ini, Presiden Jokowi menanggulangi atau mengendalikan COVID-19 saya kira cukup bagus ya, angka fatalnya juga mengalami penurunan kemudian tingkat kesembuhan dari pasien yang terpapar positif COVID-19 juga naik, bahkan di atas rata-rata dunia. Ini yang perlu kita tingkatkan dan kita dorong agar sisa pemerintahan Jokowi ini dalam waktu secepatnya dapat mengendalikan pandemi ini," katanya. (Baca juga: PKS Beberkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Terakhir )
Dia melanjutkan, untuk mengatasi COVID-19 tidak bisa hanya pemerintahan sendiri tapi harus semua pihak. "Nah, terkait dengan satu tahun ini saya kira Pak Jokowi juga sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi secara kesehatan maupun secara ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut bareng-bareng mengawasi," tuturnya.
Menyangkut janji Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan pekerja bagi para pengangguran diakui Handoyo masih memunculkan pro dan kontra. "Menyangkut Omnibus Law Cipta Kerja, saya ingin mengatakan sudah disetujui mayoritas anggota parlemen. Jadi marilah berpikir positif bahwa Omnibus Law dilahirkan untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan kemudian mengefisiensikan birokrasi dan sebagainya saya kira juga cukup bagus," imbuhnya.
Dia mengajak semua pihak mendorong pemerintah Jokowi menyelesaikan pandemi ini dengan secepatnya. "Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini kan dalam rangka melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar COVID-19 dalam demo," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
