PKS Beberkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Terakhir
Selasa, 20 Oktober 2020 - 09:40 WIB
loading...
A
A
A
Peranan belanja pemerintah yang hanya 8,75% dinilai PKS sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58% dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Utang Menumpuk hingga Kemiskinan Jadi 'Warisan' )
"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6%," ujar doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini.
Anis pun memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi. Pertama, Anis menekankan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja dirumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi COVID-19.
Kedua, menurut Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin. Pengurangan kemiskinan secara umum mengalami perlambatan: di mana pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58%, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya berkurang 0,26% per tahun. "Kami menilai penurunan angka kemiskinan bergerak lebih lamban," kata Anis. (Baca juga: Perjalanan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf di Mata Ahli Hukum )
"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6%," ujar doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini.
Anis pun memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi. Pertama, Anis menekankan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja dirumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi COVID-19.
Kedua, menurut Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin. Pengurangan kemiskinan secara umum mengalami perlambatan: di mana pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58%, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya berkurang 0,26% per tahun. "Kami menilai penurunan angka kemiskinan bergerak lebih lamban," kata Anis. (Baca juga: Perjalanan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf di Mata Ahli Hukum )
Lihat Juga :
