Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Kinerja Menteri dan Cara Komunikasi Disorot
Senin, 19 Oktober 2020 - 15:42 WIB
loading...
Joko Widodo dan Maruf Amin saat masa pencalonan presiden dan wakil presiden pada 2019 lalu. Foto/dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menjelang satu tahun Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober besok, banyak yang perlu dibenahi dari soal krisis managemen kepemimpinan hingga cara membuat keputusan.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai saat ini Pemerintah Jokowi-Ma'ruf tengah disorot dengan polemik Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Kebijakan itu semakin disorot karena disahkan saat negara sedang menghadapi pandemi Covid-19.(Baca juga: Jokowi: Menkes Urus Vaksin Gratis, BUMN Urus yang Berbayar )
Dia melihat, Omnibus law memang memiliki usaha untuk memperbaiki regulasi dan kemudahan investasi, tapi pada saat menyusun dianggap kurang melibatkan lembaga terkait dan berbagai pakar-pakar di bidang masing-masing.
"UU ini bisa dianggap pertama di Indonesia karena ada 70 Undang-undang yang digabung," ujar Jerry kepada SINDOnews, Senin (19/10/2020).
Di sisi lain, Jerry menilai, komunikasi publik dari para pembantu presiden masih agak lemah dan perlu diubah. Dia enyarankan tak perlu banyak juru bicara, cukup Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dimaksimalkan untuk menjelaskan apa yang menjadi program Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai perlu untuk menegur keras para bawahannya dan perlunya mereshuffle menteri yang berkinerja buruk.
"Saya sarankan Ma'ruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga, baik ide dan pemikiran," katanya.(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Responden Percaya Jokowi Mampu Tangani Covid-19 )
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai saat ini Pemerintah Jokowi-Ma'ruf tengah disorot dengan polemik Omnibus Law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Kebijakan itu semakin disorot karena disahkan saat negara sedang menghadapi pandemi Covid-19.(Baca juga: Jokowi: Menkes Urus Vaksin Gratis, BUMN Urus yang Berbayar )
Dia melihat, Omnibus law memang memiliki usaha untuk memperbaiki regulasi dan kemudahan investasi, tapi pada saat menyusun dianggap kurang melibatkan lembaga terkait dan berbagai pakar-pakar di bidang masing-masing.
"UU ini bisa dianggap pertama di Indonesia karena ada 70 Undang-undang yang digabung," ujar Jerry kepada SINDOnews, Senin (19/10/2020).
Di sisi lain, Jerry menilai, komunikasi publik dari para pembantu presiden masih agak lemah dan perlu diubah. Dia enyarankan tak perlu banyak juru bicara, cukup Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dimaksimalkan untuk menjelaskan apa yang menjadi program Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai perlu untuk menegur keras para bawahannya dan perlunya mereshuffle menteri yang berkinerja buruk.
"Saya sarankan Ma'ruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga, baik ide dan pemikiran," katanya.(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Responden Percaya Jokowi Mampu Tangani Covid-19 )
(dam)
