KSBN Berharap Budaya Sopan Santun Digelorakan demi Keutuhan Bangsa

Senin, 19 Oktober 2020 - 06:35 WIB
loading...
KSBN Berharap Budaya Sopan Santun Digelorakan demi Keutuhan Bangsa
Ketua Umum KSBN Hendardji Soepandji (delapan kiri) saat menerima Anggota Dewan Pengawas RRI Hasto Kuncoro (delapan kanan) beserta rombongan di Rumah Budaya KSBN, Jakarta, kemarin. Foto/Koran SINDO/M Ridwan
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Hendardji Soepandji menilai pengembangan kebudayaan sangat penting dilakukan karena menyangkut jati diri bangsa. Implementasi Pancasila bahkan ada di dalam seni budaya.

Mantan Danpuspomad ini menyayangkan sekarang ini pengembangan budaya Indonesia masih belum maksimal dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan, terutama terkait pemajuan kebudayaan. Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sudah dikeluarkan pemerintah sejak April 2017. (Baca: Mereka MAti Megenaskan Setelah Menghina Nabi Muhammad SAW)

“Selama tiga tahun penerbitan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini ternyata kurang mendapat respons yang memadai. Penekanan Bapak Presiden (Joko Widodo) cukup bagus. Tapi, setelah itu, kok kurang berkembang. Ini seperti teriakan di padang pasir, teriakan itu tidak terdengar,” ucap Hendardji saat menerima Dewan Anggota Pengawas RRI Hasto Kuncoro di Rumah Budaya KSBN, Jakarta Timur, kemarin.

Menurut Hendardji, membangun dan mengembangkan sanggar-sanggar seni budaya yang mengajari anak-anak mengenal budaya sedari dini adalah satu di antara upaya untuk menjaga tradisi yang berkembang dan hidup di masyarakat Indonesia. Setidaknya, anak-anak yang tumbuh di masa modern seperti sekarang ini bisa tetap mengetahui dan mencintai budayanya sendiri. Tentunya, ini akan berefek pada perilaku dan tumbuh kembang anak yang berbudaya, termasuk menjaga budaya sopan santun.

Untuk itulah, Hendardji mengajak pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga budaya bangsa, terutama budaya sopan santun. “Keutuhan bangsa akan terjaga jika budaya bangsa dipertahankan. Hoaks itu ada karena budaya sopan santun kurang dibumikan di dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya. (Baca juga: Kemendikud akan Kembangkan SMK untuk Bangun Desa)

“Satu contoh lagi, Bapak Presiden juga pernah mengatakan bahwa sarung akan menjadi pakaian tradisi. Tapi, mana sih sarung itu dipakai harian oleh masyarakat Indonesia,” imbuh Hendardji.

Yang jelas, ujar Hendardji, saat ini pengaruh kebudayaan asing begitu kuat di Indonesia. Semua serbaluar negeri, mulai dari pakaian, makanan, hingga gaya hidup. Padahal, masyarakat Indonesia sebetulnya bisa menolak pengaruh kebudayaan asing tersebut dengan cara memperkuat nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita memang tidak mungkin menolak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tapi, kita bisa mengurangi, bahkan menepis pengaruh tersebut lewat penguatan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menggunakan pakaian Nusantara, mengonsumsi makanan Nusantara, hingga mengimplementasi perilaku Nusantara,” tuturnya. (Baca juga: Cukupi Nutrisi si Kecil di Masa Pandemi)

Dalam kesempatan tersebut, Hendardji juga meminta pemerintah lebih transparan dalam kebijakan anggaran seni budaya sebab pembangunan berbasis budaya sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2017 menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama dalam pembiayaan. Apalagi, membangun manusia Indonesia seutuhnya telah disinggung dalam sepuluh unsur UU Pemajuan Kebudayaan.

“Saya berharap 5% dari APBN harus diarahkan untuk pengembangan budaya. Itu sangat penting untuk membangun seni budaya. Dan, harusnya ada konsolidasi anggaran, berapa persen budaya, berapa persen yang lainnya, biar jadi jelas. Wujudnya apa, programnya seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas RRI Hasto Kuncoro sangat mengapresiasi upaya KSBN yang dipimpin Hendardji terkait pemajuan kebudayaan. Dia juga mengaku sangat setuju jika budaya Indonesia harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. (Lihat videonya: Napi WNA Kabur dari Lapas Tangerang Ditemukan Tewas di Bogor)

“Kalau zamannya Bung Karno, panglimanya politik. Zaman Pak Harto, Pak SBY, dan Pak Jokowi, panglimanya ekonomi. Dan, mungkin sudah saatnya negara ini ke depan panglimanya kebudayaan, agar kebudayaan yang kita miliki lebih dihargai baik di dalam negeri maupun dunia internasional,” ucap Hasto. (M Ridwan)
(ysw)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1656 seconds (10.101#12.26)