Respons Sikap Demokrat di UU Ciptaker, PDIP Sebut Tak Konsisten

JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat merasa dituduh sebagai dalang unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang berujung anarkis.

(Baca juga: UU Cipta Kerja Bukan Untungkan Pengusaha Menurut Penegasan Kadin)

Menanggapi hal itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, tidak ada yang menuduh secara spesifik terkait dalang unjuk rasa menolak UU Ciptaker.

(Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Geruduk DPRD Jombang)

Hendrawan menilai, persepsi tertuduh itu muncul lantaran Fraksi Demokrat tidak konsisten dalam pandangan yang berkembang selama ikut pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR.

"Pada pembahasan, Demokrat terus menyuarakan pentingnya reformasi struktural dilakukan jangan setengah-setengah. Harus tuntas dan mendasar. Tiba-tiba di akhir terkesan berbalik. Jadi muncul kesan 'musang berbulu domba'," kata Hendrawan, Jumat (16/10/2020).

Meski begitu, Hendrawan tetap menghargai perbedaan pendapat Partai Demokrat terkait UU Cipta Kerja. Dia meyakini, perkara dalang unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pun akan terungkap pada waktunya.

"Demokrasi memberi ruang kontestasi gagasan. Tentang siapa dalang yang memprovokasi anarkisme demo, pada waktunya akan terungkap, setidak-tidaknya infonya semakin lengkap," ucap Hendrawan.