Stafsus Mendagri: Penerapan Pilkada Asimetris Perlu Dipikirkan
Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:05 WIB
loading...
A
A
A
Kastorius menerangkan IPM dan indeks demokrasi itu selalu diukur secara teratur oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Penerapan prinsip demokrasi di tingkat masyarakat yang berbeda, akan menjadi masalah. Teman-teman CSIS pernah bilang soal oligarki politik itu cerminan dari dinasti politik di daerah,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada”, Kamis (15/10/2020).
(Baca: Penerapan Pilkada Diharapkan Bisa Dilakukan Secara Asimetris)
Kastorius secara terbuka mengatakan bahwa pilkada itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia menyebut seorang calon bupati harus mengeluarkan dana sekitar Rp25 miliar. Sementara itu, penghasilan selama lima tahun bertugas jika ditotal hanya sekitar Rp2 miliar.
“Bagaimana mengembalikan uang Rp25 miliar. Mendagri memberikan melempar ke publik yang IPM dan indeks demokrasinya baik itu langsung,” paparnya.
“Penerapan prinsip demokrasi di tingkat masyarakat yang berbeda, akan menjadi masalah. Teman-teman CSIS pernah bilang soal oligarki politik itu cerminan dari dinasti politik di daerah,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada”, Kamis (15/10/2020).
(Baca: Penerapan Pilkada Diharapkan Bisa Dilakukan Secara Asimetris)
Kastorius secara terbuka mengatakan bahwa pilkada itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia menyebut seorang calon bupati harus mengeluarkan dana sekitar Rp25 miliar. Sementara itu, penghasilan selama lima tahun bertugas jika ditotal hanya sekitar Rp2 miliar.
“Bagaimana mengembalikan uang Rp25 miliar. Mendagri memberikan melempar ke publik yang IPM dan indeks demokrasinya baik itu langsung,” paparnya.
Lihat Juga :
