Pandemi Covid-19, Muhaimin Ajak Pemimpin Dunia Tanggulangi Kemiskinan
Senin, 12 Oktober 2020 - 16:04 WIB
loading...
A
A
A
Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir risiko buruk akibat Covid-19 yakni terjadinya lost generation. Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. "Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini," tuturnya.
Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian. "Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," urainya.
Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dengan menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.
Terakhir, ekonomi kerakyatan. Dikatakan Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis. "Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123,46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.
Dikatakan Gus AMI, sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. "Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggung jawab besar eksistensi sebuah partai politik," katanya.
Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian. "Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," urainya.
Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dengan menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.
Terakhir, ekonomi kerakyatan. Dikatakan Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis. "Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123,46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.
Dikatakan Gus AMI, sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. "Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggung jawab besar eksistensi sebuah partai politik," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
