Tokoh Publik Harus Beri Contoh, Hindari Aksi Provokasi

Untuk itu, Hamdi menyarankan agar informasi yang beredar harus diimbangi dengan berita yang benar. Dia mencontohkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun secara akademik ada masalah, tetapi selain itu dia melihat ada juga hoaks macam-macam beredar, misalnya karyawan tidak akan dapat pesangon sedikitpun, tidak ada lagi uang pensiun’ dan sebagainya.

”Kalau hal ini dibiarkan, provokasi, hoaks bertebaran, bisa membuat orang jadi anarkis, membuat masyarakat jadi resah tidak terkontrol. Kalau dibiarkan lama-lama berita-berita palsu ini bisa dianggap benar nantinya. Maka pemerintah memang harus tegas,” ucap mantan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK ini.

Untuk itu, Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi UI ini menilai literasi digital penting untuk digencarkan sejak dini, sejak dari taman kanak-kanak. Sebab, media sosial sangat susah sekali dikontrol dibandingkan dengan media-media yang lain. Sekarang medan pertempuran ada di internet, media sosial.

”Kominfo, Badan Siber, BNPT, polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangannya sekarang. Nah Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya,” ujarnya.