Tanamkan Pancasila ke Masyarakat dengan Dialog Kerja, Bukan Dialog Teoritis

MANADO - Pengamalan Pancasila sebagai tindakan dan nilai sosial masyarakat Indonesia perlu menjadi prioritas ketimbang hanya menjadi pemahaman sebagai falsafah bangsa yang terkesan abstrak. Apalagi, seiring arus globalisasi melalui informasi, Pancasila sebagai ideologi bangsa terancam ditinggalkan generasi muda.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Hariyono, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional II di Manado, Kamis, (8/10), memandang selama ini publik terlalu disesaki oleh ceramah-ceramah Pancasila yang sifatnya teoritis.

Padahal, kata Hariyono, untuk melihat wujud nyata Pancasila, ia harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Menurutnya, ada dua model Pancasila, yakni dialog teoritis dan dialog kerja.

"Dialog teoritis adalah Pancasila sebagai falsafah hidup. Tapi ketika sudah sampai di masyarakat, maka Pancasila itu sudah seharusnya menjadi laku hidup," kata Hariyono.

Hal ini ditegaskan Hariyono kepada para camat di wilayah perbatasan yang masyarakatnya memiliki potensi konflik ideologi dan budaya dengan negara asing. Membangun daerah dari pinggiran seperti yang tercantum dalam nawacita Presiden Joko Widodo pertama kali adalah dengan membangun karakter masyarakat perbatasan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dorongan kata tak akan cukup membuat masyarakat sadar tentang urgensi Pancasila. Cara efektif untuk merawat Pancasila di benak mereka adalah dengan mendorong dialog kerja.

"Pancasila tak cukup dipidatokan, di kampung harus diaktualisasikan. Mereka diajak berdiskusi dan bekerjasama menerapkan ideologi Pancasila," ujarnya.

Telah banyak contoh konkret dialog kerja Pancasila yang diterapkan desa-desa di Indonesia. Sebagian di antaranya bahkan telah mendapat penghargaan dari BPIP.

Di Bengkulu, Desa Sindang Jati merupakan contoh nyata nilai Pancasila terkemas dalam bentuk moderasi beragama. Desa ini dihuni masyarakat dengan empat agama berbeda: Islam, Katolik, Kristen dan Budha. Keempatnya mampu hidup rukun dan saling membantu dalam perhelatan perayaan keagamaan dan kenegaraan.

Dengan tindakan yang dilakukan para warga di desa Sindang Jati itu, BPIP pun menobatkan desa ini sebagai "Desa Moderasi Beragama dan Kebangsaan".