Komnas HAM: Masih Ada PMI yang Ingin Kerja di Sabah

Kamis, 08 Oktober 2020 - 14:31 WIB
loading...
Komnas HAM: Masih Ada...
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim ke tempat transit mereka ketika tiba di Indonesia, Parepare dan Makassar. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menaruh perhatian terhadap nasib pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia. (Baca juga: Koalisi Buruh Migran Sebut Arus Deportasi PMI dari Sabah Meningkat Sejak Juni 2020)

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim ke tempat transit mereka ketika tiba di Indonesia, Parepare dan Makassar.

(Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, CSIS: Ini Bermanfaat terhadap Investasi)

Tim untuk memperdalam informasi yang diberikan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengenai nasib memprihatinkan PMI yang dideportasi dari Sabah. Choirul Anam mengatakan, kondisi buruh migran yang bekerja di Sabah memang kompleks.

Dia menceritakan, masa kerja dan menetapnya PMI di Sabah sangat panjang dibandingkan daerah lain. Para PMI bisa bekerja dan menetap selama 10 tahun.

Siklus inilah yang harus dilihat lebih dalam lagi oleh pemangku kepentingan, seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Buruh migran yang bekerja di sektor sawit harus dimonitoring. Ini menjadi tanggung jawab Indonesia, Malaysia, dan warga dunia. Industri bahan baku dan konsumen harus memperhatikan (nasib) buruh migran," terangnya dalam diskusi daring, Kamis (8/10/2020).

Komnas HAM meminta pemerintah memperhatikan kesehatan PMI yang dideportasi dari Sabah agar mereka tidak terlalu Covid-19. Choirul Anam menjelaskan para PMI kesulitan melakukan jaga jarak, baik di perjalanan yang menggunakan kapal laut maupun tempat penampungan.

Choirul Anam meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan kerja sama dan koordinasi terkait kepulangan para PMI. Para PMI dari Sabah mayoritas transit dan ditampung di Kota Makassar.

Pemda harusnya saling berkomunikasi untuk mengatur kepulangan ke kampung halaman PMI. Catatan lain, para PMI itu ternyata masih banyak yang ingin kembali ke sabah. "Beberapa yang kami temukan, (mereka) enggak punya akar sosial yang kuat di Makassar dan Parepare," pungkasnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
RUU HAM Diyakini Perkuat...
RUU HAM Diyakini Perkuat Independensi Komnas HAM, Kembalikan sebagai Rumah Aktivis dan Pembela HAM
Yusril: Fungsi Pengawasan...
Yusril: Fungsi Pengawasan dan Penegakan Komnas HAM Tak Bisa Diambil Pemerintah
Roy Suryo dan dr Tifa...
Roy Suryo dan dr Tifa Layangkan Surat ke Komnas HAM Senin, Ini Isinya
Komnas HAM: Penyerang...
Komnas HAM: Penyerang Andrie Yunus Pakai Identitas Anak-anak hingga Lansia untuk Samarkan Jejak
Komnas HAM Ungkap 5...
Komnas HAM Ungkap 5 Pelanggaran HAM Aparat Negara di Kasus Andrie Yunus
Komnas HAM: Serangan...
Komnas HAM: Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Terkoordinasi
Soal Penembakan di Papua,...
Soal Penembakan di Papua, Koops TNI: Dua Insiden Berbeda, Tidak Berkaitan
Guru Tewas Diserang...
Guru Tewas Diserang KKB di Yahukimo, MPSI: Ini Kejahatan Kemanusiaan
Rieke Diah Pitaloka...
Rieke Diah Pitaloka Emosional Bahas Child Grooming, Singgung Kasus Aurelie Moeremans
Rekomendasi
Gunung Dukono Kembali...
Gunung Dukono Kembali Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Ranking FIFA Timnas...
Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik usai Tumbangkan Mozambik?
Namanya Terseret Kasus...
Namanya Terseret Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai, Raffi Ahmad Buka Suara
Berita Terkini
4 Oknum Prajurit TNI...
4 Oknum Prajurit TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Hari Ini Divonis
3 Guru Besar Kedokteran...
3 Guru Besar Kedokteran Bakal Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa
Kasus Mega Korupsi BGN...
Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Infografis
6 Pulau yang Jadi Target...
6 Pulau yang Jadi Target Invasi Darat AS di Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved