Pengamat Sebut PKS Bukan Oposisi Sejati, Ini Buktinya
Kamis, 08 Oktober 2020 - 11:24 WIB
loading...
Massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pernyataan Ahmad Syaikhu yang mengaku akan tetap membawa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di jalur oposisi setelah dinobatkan sebagai Presiden partai tidak seluruhnya benar.
"PKS itu bukan juga oposisi sejati. Oposisi tak murni. Oposisi berbasis kepentingan politik saja," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (8/10/2020).
Ujang mencontohkan, ketika ada revisi UU KPK yang akhirnya menjadi undang-undang, PKS setuju. Selain itu pada saat penambahan jabatan wakil ketua MPR, PKS juga oke dan mau.
(Baca juga: Ahmad Syaikhu Jadi Presiden PKS, Tengku Zulkarnain: Selamat Berjuang ).
"Kalau oposisi murni mereka akan tolak keras revisi UU KPK. Dan jika oposisi tulen, mereka tak akan mau jadi wakil ketua MPR. Jadi oposisi setengah hati," ujar dia.
Menurut Ujang, jika sekarang PKS menolak RUU Omnibus Law Cipta kerja karena tidak ada pilihan lain yang harus diambil PKS. Namun, hal itu harus tetap diapresiasi.
(Baca juga: DPR Batasi Tamu yang Masuk ke Kompleks Senayan ).
"PKS di bawah AS ( Ahmad Syaikhu ) akan sama dengan presiden-presiden PKS sebelumnya. Karena presiden PKS itu tak bebas seperti partai-partai lain. Ada di bawah kendali Majelis Syura. Jika ingin beroposisi ya bagus, tapi jangan oposisi yang ambil untung saja," katanya.
"PKS itu bukan juga oposisi sejati. Oposisi tak murni. Oposisi berbasis kepentingan politik saja," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (8/10/2020).
Ujang mencontohkan, ketika ada revisi UU KPK yang akhirnya menjadi undang-undang, PKS setuju. Selain itu pada saat penambahan jabatan wakil ketua MPR, PKS juga oke dan mau.
(Baca juga: Ahmad Syaikhu Jadi Presiden PKS, Tengku Zulkarnain: Selamat Berjuang ).
"Kalau oposisi murni mereka akan tolak keras revisi UU KPK. Dan jika oposisi tulen, mereka tak akan mau jadi wakil ketua MPR. Jadi oposisi setengah hati," ujar dia.
Menurut Ujang, jika sekarang PKS menolak RUU Omnibus Law Cipta kerja karena tidak ada pilihan lain yang harus diambil PKS. Namun, hal itu harus tetap diapresiasi.
(Baca juga: DPR Batasi Tamu yang Masuk ke Kompleks Senayan ).
"PKS di bawah AS ( Ahmad Syaikhu ) akan sama dengan presiden-presiden PKS sebelumnya. Karena presiden PKS itu tak bebas seperti partai-partai lain. Ada di bawah kendali Majelis Syura. Jika ingin beroposisi ya bagus, tapi jangan oposisi yang ambil untung saja," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
