Kepala BPIP: Reformasi Birokrasi adalah Keniscayaan
Rabu, 07 Oktober 2020 - 21:13 WIB
loading...
Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di acara peluncuran Zona Integritas dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan BPIP, di gedung Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (7/10/2020).
A
A
A
JAKARTA - Reformasi birokrasi adalah keniscayaan karena tuntutan regulasi dan perkembangan zaman. Birokrasi harus berbenah agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan publik (good governance) dan terjadi peningkatan mutu layanan masyarakat, peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas, dan terwujudnya birokrasi yang profesional. Demikian disampaikan oleh Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di acara peluncuran Zona Integritas dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan BPIP, di gedung Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (7/10/2020).
Hadir secara daring dalam acara peluncuran ini adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah, Jendral (Purn) Try Sutrisno, Wakil Ketua Dewan Pengarah, dan para anggota Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, acara juga dihadiri secara luring oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Prof Benny Riyanto, dan utusan dari Komisi Ombudsman Nasional.
Acara peluncuran Zona Integritas di lingkungan BPIP ini diselenggarakan untuk menandai bukti komitmen institusional pada reformasi birokrasi. “Zona Integritas ditetapkan sebagai ikhtiar untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Peluncuran ini diharapkan memperkuat kesadaran aparatur dan penguatan struktur/alur kerja agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel,” jelas Yudian.
Kepala BPIP menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi karena kegagalan pencapaiannya bisa mengakibatkan konsekuensi yang berat. Jika gagal dilakukan, konsekuensi negatif tersebut di antaranya adalah melemahnya kepercayaan publik pada Pemerintah dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Islam se-Asia ini juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi bisa mendapatkankan tantangan besar justru dari internal birokrasi. Termasuk di antara tantangan internal tersebut adalah silo mentality, yaitu keengganan bekerja sama antarbagian atau ego-sektoral.
Hadir secara daring dalam acara peluncuran ini adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah, Jendral (Purn) Try Sutrisno, Wakil Ketua Dewan Pengarah, dan para anggota Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, acara juga dihadiri secara luring oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Prof Benny Riyanto, dan utusan dari Komisi Ombudsman Nasional.
Acara peluncuran Zona Integritas di lingkungan BPIP ini diselenggarakan untuk menandai bukti komitmen institusional pada reformasi birokrasi. “Zona Integritas ditetapkan sebagai ikhtiar untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Peluncuran ini diharapkan memperkuat kesadaran aparatur dan penguatan struktur/alur kerja agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel,” jelas Yudian.
Kepala BPIP menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi karena kegagalan pencapaiannya bisa mengakibatkan konsekuensi yang berat. Jika gagal dilakukan, konsekuensi negatif tersebut di antaranya adalah melemahnya kepercayaan publik pada Pemerintah dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Islam se-Asia ini juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi bisa mendapatkankan tantangan besar justru dari internal birokrasi. Termasuk di antara tantangan internal tersebut adalah silo mentality, yaitu keengganan bekerja sama antarbagian atau ego-sektoral.
Lihat Juga :
