Ini Temuan Ombudsman Dalam Proses Eksekusi DjokoTjandra
Rabu, 07 Oktober 2020 - 18:43 WIB
loading...
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Hasil investigasi Ombudsman terhadap kasus Djoko Tjandra yang menjadi perhatian publik menemukan terjadinya sejumlah maladministrasi. Dalam investigasi selama kurun Juli-Agustus 2020 itu, Ombudsman telah meminta keterangan kepada Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi , Irjen Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta ahli.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI berpendapat terjadi Maladministrasi pada Kejaksaan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang pada Kepolisian RI berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut,” ujar anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala dalam keterangan tertulisnya," Rabu (7/10/2020).
(Baca: Berkas Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Dinyatakan Lengkap)
Berkenaan hal tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif antara lain memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi. Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Joko Soegiarto Tjandra.
Lalu pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan Red Notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi Penegak Hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.
“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari," tegas Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu.
(Baca: Kisruh Surat Persetujuan Impor, Ombudsman Pantau Proses Impor Bawang Putih)
Mengakhiri keterangannya, Ninik Rahayu dan Adrianus Meliala menyampaikan perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian permasalahan DPO Joko Soegiarto Tjandra lebih obyektif, transparan dan akuntabel. Ombudsman berharap persoalan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.
Acara Penyerahan LAHP tersebut dihadiri Ketua Kamar Pengawasan MA RI Dr. Andi Samsan Nganro, Jaksa Agung Muda Pengawasan DR. Amin Yanto, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigid P, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM Andap Budhi Revianto, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simajuntak, Deputi Penindakan KPK Karyoto, Plt. Deputi III Kemenkopolhukam Baringin Sianturi, Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak Haposan S.
Raka Dwi Novianto
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman RI berpendapat terjadi Maladministrasi pada Kejaksaan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang pada Kepolisian RI berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut,” ujar anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala dalam keterangan tertulisnya," Rabu (7/10/2020).
(Baca: Berkas Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Dinyatakan Lengkap)
Berkenaan hal tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif antara lain memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi. Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Joko Soegiarto Tjandra.
Lalu pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan Red Notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergitas dan koordinasi antar masing-masing instansi Penegak Hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemenkopolhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.
“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari," tegas Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu.
(Baca: Kisruh Surat Persetujuan Impor, Ombudsman Pantau Proses Impor Bawang Putih)
Mengakhiri keterangannya, Ninik Rahayu dan Adrianus Meliala menyampaikan perlunya sinergi yang efektif antar aparat penegak hukum agar penyelesaian permasalahan DPO Joko Soegiarto Tjandra lebih obyektif, transparan dan akuntabel. Ombudsman berharap persoalan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.
Acara Penyerahan LAHP tersebut dihadiri Ketua Kamar Pengawasan MA RI Dr. Andi Samsan Nganro, Jaksa Agung Muda Pengawasan DR. Amin Yanto, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigid P, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM Andap Budhi Revianto, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simajuntak, Deputi Penindakan KPK Karyoto, Plt. Deputi III Kemenkopolhukam Baringin Sianturi, Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak Haposan S.
Raka Dwi Novianto
(muh)
Lihat Juga :
