Lima Dinas Ini Bosnya Paling Sering Terlibat Korupsi Kepala Daerah
Rabu, 07 Oktober 2020 - 13:50 WIB
loading...
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut bahwa aparatur sipil negara (ASN) sering terlibat korupsi kepala daerah. Pasalnya para ASN lah yang menjalankan kebijakan kepala daerah.
“Misalnya pengadaan barang dan jasa. Itu melibatkan PPK (pejabat pembuat komitmen). Itu kan pasti ASN,” katanya dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10/2020).
(Baca: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi di Tahun Politik)
Firli pun menyebut terdapat lima dinas yang paling sering jadi lahan korupsi kepala daerah. Di mana seringkali korupsi kepala daerah melipatkan kepala dinas-dinas tersebut.
“Dari hasil kajian kami setidaknya ada lima kepala dinas ASN yang terlibat korupsi. Pertama kepala Dinas PUPR. Lalu kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bappeda. Lima ini yang selalu ikut di dalam praktik-praktik atau terlibat kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah,” ujarnya.
(Baca juga : Ada Anggota Dewan Positif Corona, Anies Baswedan Minta Gedung DPR Ditutup )
Terkait dengan potensi korupsi jelang pilkada serentak 2020, Dia tidak menutup adanya kemungkinan itu. Seperti diketahui sejak tahun 2004 terdapat 114 kepala daerah terjerat kasus korupsi. “Di dalam tahun 2020 menjelang pilkada 270 daerah mungkin itu masih terjadi,” pungkasnya.
“Misalnya pengadaan barang dan jasa. Itu melibatkan PPK (pejabat pembuat komitmen). Itu kan pasti ASN,” katanya dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10/2020).
(Baca: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi di Tahun Politik)
Firli pun menyebut terdapat lima dinas yang paling sering jadi lahan korupsi kepala daerah. Di mana seringkali korupsi kepala daerah melipatkan kepala dinas-dinas tersebut.
“Dari hasil kajian kami setidaknya ada lima kepala dinas ASN yang terlibat korupsi. Pertama kepala Dinas PUPR. Lalu kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bappeda. Lima ini yang selalu ikut di dalam praktik-praktik atau terlibat kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah,” ujarnya.
(Baca juga : Ada Anggota Dewan Positif Corona, Anies Baswedan Minta Gedung DPR Ditutup )
Terkait dengan potensi korupsi jelang pilkada serentak 2020, Dia tidak menutup adanya kemungkinan itu. Seperti diketahui sejak tahun 2004 terdapat 114 kepala daerah terjerat kasus korupsi. “Di dalam tahun 2020 menjelang pilkada 270 daerah mungkin itu masih terjadi,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
