Ada Bau Amis di Balik Rencana Perppu 1/2020 Bakal Jadi UU
Rabu, 06 Mei 2020 - 07:10 WIB
loading...
Badan Anggaran DPR menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 untuk dibahas dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei mendatang. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran DPR menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 untuk dibahas dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei mendatang. Perppu tersebut bakal dibahas untuk dijadikan undang-undang.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan sikap DPR yang terburu-buru untuk mengesahkan beleid tersebut. Padahal tidak sedikit yang menolak Perrpu tersebut yang dianggap bermasalah.
“Perppu ini kan sebenernya cacat makanya ada gugatan dari tokoh, aktivitas ke Mahkamah Konstitusi. Ini ada dugaan upaya penyalahgunaan tindak pidana korupsi,” ujar Pangi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (5/5/2020).
Dia menilai langkah DPR terkait wacana penetapan Perppu Corona menjadi UU itu sebagai bukti lemahnya fungsi check and balances. Bahkan menurut dia, ada motivasi lain untuk memanfaatkan di balik upaya tersebut.
“Ini terkesan ada ‘bau amis’ makanya DPR ngotot mau sahkan. Padahal mereka juga punya fungsi kontrol pengawasan. Sepertinya DPR dan pemerintah ini bersekongkol,” celetuk dia.
Pangi menilai wajar jika banyak yang melihat kinerja DPR selama masa pandemi virus Corona ini kurang. Sebab, masih ada masalah lainnya yang harusnya bisa menjadi persoalan penting untuk mengawasi kerja pemerintah.
“Misalnya, harga minyak dunia sudah turun, tapi Pertamina tidak melakukan itu. Malah DPR enggak peka, enggak melawan. Seolah-olah pemerintah dibiarkan, sehingga kita bersedekah kepada Pertamina,” jelas dia.
Hanya satu menurutnya yang perlu diapresiasi, yaitu terkait soal kenaikan tarif BPJS yang akhirnya dibatalkan. Selebihnya, menurut Pangi, justru Parlemen banyak tidak pasang badan. "Tidak mau dikritik dan enggan dengar aspirasi masyarakat,” singgungnya.
Oleh karena itu, dirinya menganggap DPR periode kali ini model milenial. Lebih banyak bersekongkol dengan pemerintah. Menurut dia, itu dilatari mayoritas fraksi di Senayan merupakan poros pendukung pemerintah.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan sikap DPR yang terburu-buru untuk mengesahkan beleid tersebut. Padahal tidak sedikit yang menolak Perrpu tersebut yang dianggap bermasalah.
“Perppu ini kan sebenernya cacat makanya ada gugatan dari tokoh, aktivitas ke Mahkamah Konstitusi. Ini ada dugaan upaya penyalahgunaan tindak pidana korupsi,” ujar Pangi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (5/5/2020).
Dia menilai langkah DPR terkait wacana penetapan Perppu Corona menjadi UU itu sebagai bukti lemahnya fungsi check and balances. Bahkan menurut dia, ada motivasi lain untuk memanfaatkan di balik upaya tersebut.
“Ini terkesan ada ‘bau amis’ makanya DPR ngotot mau sahkan. Padahal mereka juga punya fungsi kontrol pengawasan. Sepertinya DPR dan pemerintah ini bersekongkol,” celetuk dia.
Pangi menilai wajar jika banyak yang melihat kinerja DPR selama masa pandemi virus Corona ini kurang. Sebab, masih ada masalah lainnya yang harusnya bisa menjadi persoalan penting untuk mengawasi kerja pemerintah.
“Misalnya, harga minyak dunia sudah turun, tapi Pertamina tidak melakukan itu. Malah DPR enggak peka, enggak melawan. Seolah-olah pemerintah dibiarkan, sehingga kita bersedekah kepada Pertamina,” jelas dia.
Hanya satu menurutnya yang perlu diapresiasi, yaitu terkait soal kenaikan tarif BPJS yang akhirnya dibatalkan. Selebihnya, menurut Pangi, justru Parlemen banyak tidak pasang badan. "Tidak mau dikritik dan enggan dengar aspirasi masyarakat,” singgungnya.
Oleh karena itu, dirinya menganggap DPR periode kali ini model milenial. Lebih banyak bersekongkol dengan pemerintah. Menurut dia, itu dilatari mayoritas fraksi di Senayan merupakan poros pendukung pemerintah.
(kri)
Lihat Juga :
