Luhut, Terawan hingga MUI Segera ke China Urus Vaksin COVID-19
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 19:27 WIB
loading...
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama tim pemerintah dan MUI akan bertolak ke China untuk mengurus vaksin COVID-19. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tim dari pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadwalkan bertolak ke China pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin COVID-19 .
Adapun tim dari pemerintah terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan , Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto , dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir. Sedangkan dari MUI terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa. Mereka akan mengecek keamanan dari segi kesehatan dan kehalalan vaksin COVID-19.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi terkait hasil pertemuan KH Ma'ruf Amin dengan Luhut, Terawan, dan Honesti Basyir, Jumat (2/10/2020). (Baca juga: 36 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di Kuartal IV, Siapa Duluan Disuntik? )
"Agenda spesifiknya akan melakukan pengecekan terhadap vaksin itu, itu kan ada tim kesehatan yang ahli di bidangnya, tingkat akurasinya, tingkat bahayanya, semuanya kan harus dijamin aman itu. Tapi tidak hanya aman, tapi juga apakah halal atau tidak. Kalau misalnya prosesnya halal oke gak masalah, tapi kalau tidak halal, misalnya, maka itu bisa dalam kategori darurat, karena saat ini kondisinya berbahaya bila tidak ada vaksin," tuturnya saat dihubungi, Sabtu (3/10/2020).
"Jadi ada dua proses ini, tapi dua-duanya apakah halal atau tidak halal, tetap saja diverifikasi, makanya Pak Luhut bersama Menkes ketika akan datang ke China pada pertengahan bulan Oktober ini, itu akan didampngi oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI," katanya.
Menurut Masduki, pemerintah dan MUI akan melakukan verifikasi vaksin COVID-19. Barulah nanti akan diketahui vaksin tersebut dibuat dari proses yang halal atau tidak. Kalau pun tidak halal, maka itu tidak jadi masalah karena saat ini masuk keadaan darurat. (Baca juga: Inggris Dorong Semua Negara Punya Akses pada Vaksin Covid-19 )
"Vaksin itu menurut Kiai Ma'ruf Amin tidak menghambat untuk dipakai apakah itu halal atau itu tidak halal. Karena kalau halal jelas enggak ada masalah, kalau misalnya tidak halal, dalam kondisi darurat seperti ini, itu tidak masalah. Tapi mudah-mudahan halal," kata Masduki.
Setelah diverifikasi, vaksin tersebut akan didatangkan ke Indonesia sebanyak tiga juta pada November 2020. Pada tahap pertama ini, vaksin akan diberikan ke pihak yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19.
"Tahap awal tiga juta, untuk tim kesehatan yang selama ini berada di front depan menghadapi pasien COVID, untuk TNI-Polri, orang yang di garis depan. Tahap kedua bisa untuk publik secara bertahap semuanya. Penjelasannya begitu dari Menteri Kesehatan," katanya.
Adapun tim dari pemerintah terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan , Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto , dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir. Sedangkan dari MUI terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa. Mereka akan mengecek keamanan dari segi kesehatan dan kehalalan vaksin COVID-19.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi terkait hasil pertemuan KH Ma'ruf Amin dengan Luhut, Terawan, dan Honesti Basyir, Jumat (2/10/2020). (Baca juga: 36 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di Kuartal IV, Siapa Duluan Disuntik? )
"Agenda spesifiknya akan melakukan pengecekan terhadap vaksin itu, itu kan ada tim kesehatan yang ahli di bidangnya, tingkat akurasinya, tingkat bahayanya, semuanya kan harus dijamin aman itu. Tapi tidak hanya aman, tapi juga apakah halal atau tidak. Kalau misalnya prosesnya halal oke gak masalah, tapi kalau tidak halal, misalnya, maka itu bisa dalam kategori darurat, karena saat ini kondisinya berbahaya bila tidak ada vaksin," tuturnya saat dihubungi, Sabtu (3/10/2020).
"Jadi ada dua proses ini, tapi dua-duanya apakah halal atau tidak halal, tetap saja diverifikasi, makanya Pak Luhut bersama Menkes ketika akan datang ke China pada pertengahan bulan Oktober ini, itu akan didampngi oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI," katanya.
Menurut Masduki, pemerintah dan MUI akan melakukan verifikasi vaksin COVID-19. Barulah nanti akan diketahui vaksin tersebut dibuat dari proses yang halal atau tidak. Kalau pun tidak halal, maka itu tidak jadi masalah karena saat ini masuk keadaan darurat. (Baca juga: Inggris Dorong Semua Negara Punya Akses pada Vaksin Covid-19 )
"Vaksin itu menurut Kiai Ma'ruf Amin tidak menghambat untuk dipakai apakah itu halal atau itu tidak halal. Karena kalau halal jelas enggak ada masalah, kalau misalnya tidak halal, dalam kondisi darurat seperti ini, itu tidak masalah. Tapi mudah-mudahan halal," kata Masduki.
Setelah diverifikasi, vaksin tersebut akan didatangkan ke Indonesia sebanyak tiga juta pada November 2020. Pada tahap pertama ini, vaksin akan diberikan ke pihak yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19.
"Tahap awal tiga juta, untuk tim kesehatan yang selama ini berada di front depan menghadapi pasien COVID, untuk TNI-Polri, orang yang di garis depan. Tahap kedua bisa untuk publik secara bertahap semuanya. Penjelasannya begitu dari Menteri Kesehatan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
