Gatot Dukung Buruh Mogok Kerja Dinilai untuk Genjot Popularitas
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 16:05 WIB
loading...
Pernyataan Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo mendukung para buruh mengambil langkah mogok kerja nasional terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, cukup disayangkan. Foto/SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo yang mendukung para buruh mengambil langkah mogok kerja nasional dalam menuntut pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, disayangkan sejumlah pihak.
(Baca juga: Din Syamsuddin ke Moeldoko: KAMI Bukan Orang-orang Pengecut)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib menyesalkan langkah mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mendukung buruh melakukan aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 mendatang.
![Gatot Dukung Buruh Mogok Kerja Dinilai untuk Genjot Popularitas]()
(Baca juga: Moeldoko Sebut Seseorang Bisa Berbeda kalau Sudah Bicara Politik)
Aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Alfarisi menilai, apa yang dilakukan deklarator KAMI itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.
Pasalnya, Gatot telah kehilangan panggung untuk sekian waktu setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI. Gatot diketahui bersama sejumlah tokoh-tokoh oposisi yang terdiri dari ulama, kelompok Islam politis, dan buruh untuk mendeklarasikan KAMI.
"Mereka semua hanya dimanfaatkan Gatot untuk menaikkan popularitas dirinya demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi," kata Alfarisi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Alfarisi melihat, ada sejumlah isu yang dimainkan seperti isu-isu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan isu-isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditungganginya, sebagai strategi untuk menarik perhatian. Dan anggapannya tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia 'kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh', adalah suatu yang mengada-ada dan provokatif," pungkasnya.
Menurutnya, pernyataan Gatot tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. Pasalnya hal itu dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.
"Dan Gatot sangat paham bagaimana cara memainkan isu yang memicu sentiment sosial, strategi propaganda dan kontra-pemerintah seperti in," ungkapnya.
Alumni UIN Alauddin Makassar ini menyebutkan, sebagai mantan prajurit TNI sejati dan Panglima TNI harusnya Gatot menyampaikan optimisme, menyampaikan narasi yang membuat bangsa ini bersatu melawan Covid-19, memberikan gagasan dan strategi agar UMKM tetap bisa bangkit di tengah wabah yang melanda.
"Di tengah pemerintah sedang fokus bekerja keras menekan penyebaran Covid-19 dan menemukan vaksinasi untuk pandemi ini, harusnya semua komponen tanpa melihat latar partai politik, pilihan politik, ideologi politik, kelompok agama dan kebudayaan, harus bersatu dan bergotong royok agar Indonesia bisa keluar dari bencana non alam yang sedang menjangkit," jelasnya.
(Baca juga: Din Syamsuddin ke Moeldoko: KAMI Bukan Orang-orang Pengecut)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib menyesalkan langkah mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mendukung buruh melakukan aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 mendatang.
(Baca juga: Moeldoko Sebut Seseorang Bisa Berbeda kalau Sudah Bicara Politik)
Aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Alfarisi menilai, apa yang dilakukan deklarator KAMI itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.
Pasalnya, Gatot telah kehilangan panggung untuk sekian waktu setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI. Gatot diketahui bersama sejumlah tokoh-tokoh oposisi yang terdiri dari ulama, kelompok Islam politis, dan buruh untuk mendeklarasikan KAMI.
"Mereka semua hanya dimanfaatkan Gatot untuk menaikkan popularitas dirinya demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi," kata Alfarisi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Alfarisi melihat, ada sejumlah isu yang dimainkan seperti isu-isu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan isu-isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditungganginya, sebagai strategi untuk menarik perhatian. Dan anggapannya tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia 'kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh', adalah suatu yang mengada-ada dan provokatif," pungkasnya.
Menurutnya, pernyataan Gatot tersebut sangat berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. Pasalnya hal itu dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.
"Dan Gatot sangat paham bagaimana cara memainkan isu yang memicu sentiment sosial, strategi propaganda dan kontra-pemerintah seperti in," ungkapnya.
Alumni UIN Alauddin Makassar ini menyebutkan, sebagai mantan prajurit TNI sejati dan Panglima TNI harusnya Gatot menyampaikan optimisme, menyampaikan narasi yang membuat bangsa ini bersatu melawan Covid-19, memberikan gagasan dan strategi agar UMKM tetap bisa bangkit di tengah wabah yang melanda.
"Di tengah pemerintah sedang fokus bekerja keras menekan penyebaran Covid-19 dan menemukan vaksinasi untuk pandemi ini, harusnya semua komponen tanpa melihat latar partai politik, pilihan politik, ideologi politik, kelompok agama dan kebudayaan, harus bersatu dan bergotong royok agar Indonesia bisa keluar dari bencana non alam yang sedang menjangkit," jelasnya.
(maf)
Lihat Juga :
