Darurat Corona, DPR Sebut Kemenkes Hambat Penggunaan Alkes Produksi Lokal

JAKARTA - Komisi VII DPR mengkritik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena dianggap menghambat penggunaan alat kesehatan (alkes) seperti ventilator produksi lokal. Pasalnya, banyak ventilator tersedia tapi tidak digunakan lantaran persoalan administratif.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Gabungan (Ragab) Komisi VI DPR RI, Komisi VlI DPR RI dan Komisi IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri BUMN RI, dan Menteri Kesehatan RI serta RDP Gabungan dengan Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

"Saya to the point aja kenapa rapat gabungan ini muncul, berangkat dari kegelisahan kami di Komisi VII, juga dalam rangka merespons padangan Kemenristek, tadi menyambung Pak Gus Irawan," kata Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman dalam Ragab Virtual, Selasa (5/5/2020).

"Jadi begini, saya ini heran dengan Republik kita, terutama dengan Kementerian Kesehatan. Penjelasan tadi yang disampaikan Pak Menristek, Kemenristek siap memproduksi semua alat-alat ataupun itu untuk kebutuhan Covid-19 (virus Corona), dari masker, PCR, ventilator dan sebagainya," tambahnya.

(Baca juga: Update Corona, Positif 12.071 Orang, 2.197 Sembuh dan 872 Meninggal Dunia)

Maman menuturkan, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, kenapa Kemenkes menjadi terlihat terkesan enggan untuk mengambil produk dalam negeri karena belum tersertifikasi. Tadi, direspons Dirjen Litbangkes kalau sudah ada lembaga pendidikan yang produksinya disetujui.

Tapi dia heran, hal serupa tidak berlaku untuk industri lain yang sudah membantuk memproduksi alkes itu. "Saya pake analogi kita ini kayak orang sakau. apa itu orang sakau? Kalau lagi sakau itu kita menyayat-nyayat badan kita sendiri. Hari ini kondisi bangsa dan negara ini lagi bermasalah dan ibu-ibu Kemenkes atau bapak-balak malah ikut menyayat-nyayat badan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Bagaimana tidak, kondisi di lapangan kita sedang kekurangan alat," ujarnya.

"Yang kedua kita sudah punya prototype alat-alatnya lengkap yang dalam ini Kemenristek dan BPPT dan semua LPNK siap, ready. Tapi hanya karena alasan prosedural, administrasi, sertifikasi kita menghambat diri kita sendiri menyelamatkan anak-anak bangsa hari ini korban Covid-19. Apa bedannya anda-anda semua di Kemenkes dan kita semua seperti orang kena penyakit sakau," tukas Maman.

Politikus Partai Golkar ini mengaku bingung, karena alkes ini bisa diproduksi sendiri, dilegitimasi oleh Kemenkes yang merupakan bagian dari negara ini, aturannya pun dibuat sendiri, tetapi aturan itu justru menghambat produksi alkes di dalam negeri. Jangan sampai karena urusan administratif membuat negara ini terlambat menangani pandemi ini.

"Jangan sampai hari ini Covid-19 sudah lewat anda baru ujug-ujug keluarkan izin-izinnya. Di mana nalar kita hari ini, nalar publik ini dipertanyakan loh pak," tegasnya.

Karena itu, Maman meminta agar jangan lagi berbicara soal prosedural dan sertifikasi untuk produksi alkes di dalam negeri. Bagaimana Kemenkes membuat terobosan dengan mempercepat proses itu. Sementara, Kemenkes terkesan enggan menggunakan produk dalam negeri karya anak bangsa yang juga berisi orang-orang hebat dan cerdas.

Terlebih ia menambahkan, bahwa ada anggaran triliunan rupiah di Kemenkes, tetapi Kemenkes memilih barang impor. Bahkan, dia mengendus adanya praktik mafia alkes dalam masalah ini.

"Saya Fraksi Golkar dari Komisi VII melihat dan membaca ada indikasi permainan mafia kesehatan di Kemenkes yang seakan-akan membuat membangun sebuah sistem yang sistem tersebut menolak produk yang ada dlmdalam negeri kita. Di mana mendorong dan memprioritaskan produk-produk impor yang masuk. Saran saya pimpinan melalui ragab ini kita dorong apakah panja gabungan atau pansus untuk khusus menyoroti mafia kesehatan," usul Maman