Cegah Klaster Pilkada, Polda NTB Dorong Kandidat Kampanye Sehat
Kamis, 01 Oktober 2020 - 14:14 WIB
loading...
Demi mencegah klaster Covid-19 Pilkada 2020, Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal menginisiasi para paslon untuk mengadakan kampanye sehat. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Demi mencegah klaster COVID-19 Pilkada 2020 , Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal menginisiasi para paslon untuk mengadakan kampanye sehat. Salah satu caranya dengan mengadakan lomba kampanye sehat bagi setiap kontestasi yang bertarung di pesta demokrasi tersebut.
"Ada banyak cara kampanye yang lebih sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Mau tak mau harus dilakukan cara kreatif. Nekat memaksakan kampanye model lama dengan dasar kerumunan bisa terkena sanksi," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).
Iqbal menyebut, dalam kampanye sehat itu, paslon dinilai harus komitmen menerapkan protokol kesehatan, diawasi oleh Satgas COVID-19 dan tidak menciptakan kerumunan. "Bentuknya bebas. Silakan, apa saja, asal tidak melanggar protokol dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami tantang kreativitas tim sukses para paslon," katanya. (Baca juga: Kapolri Terbitkan Maklumat Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada 2020 )
Koordinator nasional perkumpulan dai dan mubalig, Jaringan Islam Kebangsaan (JIK), Irfaan Sanoesi mengapresiasi langkah kreatif Polda NTB. Dia menilai langkah Polda NTB ini kreatif dan harus diduplikasi ke polda-polda lainnya.
"Polda NTB bisa menjadi role model bagi polda di seluruh Indonesia karena mengimplementasikan Maklumat Polri dan PKPU guna mencegah kluster Pilkada dengan cara yang kreatif," katanya.
Menurut Irfaan, poin utama Maklumat Polri adalah keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan, peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan, serta protokol kesehatan COVID-19. Sebaliknya ada penindakan tegas bagi pasangan dan tim sukses yang melanggar Maklumat Polri ini. (Baca juga: Kapolres Maros Imbau Paslon Patuhi Maklumat Kapolri )
"Lomba Kampanye Sehat Pilkada 2020 adalah implementasi dari Maklumat Polri. Dengan kata lain, melalui Maklumatnya, Polri tidak hanya menyiapkan aturan dan memberi punishment bagi yang melanggar. Tapi juga memberi reward bagi tim sukses yang menjalankan kampanye secara sehat dan kreatif," kata Irfaan.
JIK menegaskan bahwa pihaknya konsisten tetap mendorong para paslon beserta tim kampanye menggunakan smart and safe campaign di masa pandemi. "Sudah kami sebutkan daerah-daerah yang mulai menggunakan pendekatan kreatif dalam kampanyenya. Seperti menggunakan platform zoom untuk menarik simpati konstituen. Di Solo menggunakan virtual box campaign yang door to door menyapa masayarakat," katanya.
Apresiasi atas langkah Polda NTB juga datang dari Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menilai Polda NTB cukup proaktif dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan aturan lainnya.
"Saya sangat apresiasi dengan kegiatan Polda NTB agar paslon inisiatif. Secara tidak langsung agar mematuhi terkait dengan peraturan yang sudah ada dan melakukan inovatif. Karena ini lomba dalam satu sisi mengajak masyarakat dan paslon," kata Fritz.
"Ada banyak cara kampanye yang lebih sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19. Mau tak mau harus dilakukan cara kreatif. Nekat memaksakan kampanye model lama dengan dasar kerumunan bisa terkena sanksi," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).
Iqbal menyebut, dalam kampanye sehat itu, paslon dinilai harus komitmen menerapkan protokol kesehatan, diawasi oleh Satgas COVID-19 dan tidak menciptakan kerumunan. "Bentuknya bebas. Silakan, apa saja, asal tidak melanggar protokol dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami tantang kreativitas tim sukses para paslon," katanya. (Baca juga: Kapolri Terbitkan Maklumat Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada 2020 )
Koordinator nasional perkumpulan dai dan mubalig, Jaringan Islam Kebangsaan (JIK), Irfaan Sanoesi mengapresiasi langkah kreatif Polda NTB. Dia menilai langkah Polda NTB ini kreatif dan harus diduplikasi ke polda-polda lainnya.
"Polda NTB bisa menjadi role model bagi polda di seluruh Indonesia karena mengimplementasikan Maklumat Polri dan PKPU guna mencegah kluster Pilkada dengan cara yang kreatif," katanya.
Menurut Irfaan, poin utama Maklumat Polri adalah keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan, peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan, serta protokol kesehatan COVID-19. Sebaliknya ada penindakan tegas bagi pasangan dan tim sukses yang melanggar Maklumat Polri ini. (Baca juga: Kapolres Maros Imbau Paslon Patuhi Maklumat Kapolri )
"Lomba Kampanye Sehat Pilkada 2020 adalah implementasi dari Maklumat Polri. Dengan kata lain, melalui Maklumatnya, Polri tidak hanya menyiapkan aturan dan memberi punishment bagi yang melanggar. Tapi juga memberi reward bagi tim sukses yang menjalankan kampanye secara sehat dan kreatif," kata Irfaan.
JIK menegaskan bahwa pihaknya konsisten tetap mendorong para paslon beserta tim kampanye menggunakan smart and safe campaign di masa pandemi. "Sudah kami sebutkan daerah-daerah yang mulai menggunakan pendekatan kreatif dalam kampanyenya. Seperti menggunakan platform zoom untuk menarik simpati konstituen. Di Solo menggunakan virtual box campaign yang door to door menyapa masayarakat," katanya.
Apresiasi atas langkah Polda NTB juga datang dari Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menilai Polda NTB cukup proaktif dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan aturan lainnya.
"Saya sangat apresiasi dengan kegiatan Polda NTB agar paslon inisiatif. Secara tidak langsung agar mematuhi terkait dengan peraturan yang sudah ada dan melakukan inovatif. Karena ini lomba dalam satu sisi mengajak masyarakat dan paslon," kata Fritz.
(abd)
Lihat Juga :
