Inggris Bantu Indonesia Melakukan Pendataan untuk Redam Covid-19

JAKARTA - Upaya pemutusan rantai virus corona Covid-19 tidak akan terlaksana tanpa adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Demi mengoptimalkan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dan memudahkan pengawasan di lapangan, Inggris membantu Indonesia melakukan pendataan.

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan Inggris mendukung penuh peningkatan pengumpulan data dan penyebaran informasi terkait Covid-19 di Indonesia. Saat ini, Inggris bekerja sama dengan koalisi LaporCovid19 dengan dana mencapai Rp987 juta untuk memaksimalkan ikhtiar itu. (Baca: Waspada dan Jangan Meremehkan Sifat Lalai)

“Kami mengakui pentingnya pengumpulan data dan hubungan antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah dalam perjuangan menanggulangi Covid-19,” ujar Jenkins, di Jakarta, kemarin. “Inggris juga telah menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan pemantauan guna mencegah terjadinya penyebaran.”

Setelah membantu pengawasan di Jawa Timur dan DKI Jakarta, Inggris kini akan membantu Jawa Barat dalam menegakkan kedisiplinan menaati protokol kesehatan. Pemerintah Jawa Barat dan LaporCovid19 juga sepakat untuk menganalkan laporan warga terkait titik wilayah yang perlu segera ditertibkan dan diamankan.

“Proyek ini resmi diluncurkan di Jawa Timur pada Juli dan di Jakarta pada September. Hari ini (kemarin), kami meluncurkannya di Jawa Barat,” kata Jenkins.

Kedubes Inggris meresmikan proyek tahap tiga itu via acara virtual dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Co-Team Leader LaporCovid19 Irma Hidayana. (Baca juga: Bantu Guru PJJ, Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar)

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penelitian sosial, epidemiologi Covid-19, dan kolaborasi survei di lapangan. Ridwan menyambut baik kerja sama ini. Dia juga mengatakan laporan warga yang diterima LaporCovid19 akan diteruskan kepada Satpol PP melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 (Pilkobar).

Proyek ini sesuai dengan program pengumpulan data di tingkat daerah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, banyak orang akan selamat dari penularan Covid-19. Pemerintah daerah juga dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan. (Baca juga: RUU Kejaksaan Dinilai Ingin Jadikan Jaksa Superbody)

“Saya berharap kerja sama ini akan dapat memberikan dampak positif dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di Jawa Barat. Warga Jawa Barat jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ungkap Ridwan.

Berdasarkan data Pemerintah Jawa Barat, pelanggaran protokol kesehatan masih terbilang tinggi, yakni mencapai 590.000 pelanggaran di 18 kabupaten dan 9 kota, 80% di antaranya terjadi di Bandung. Ridwan berharap sosialisasi dan pendidikan kesehatan masyarakat akan meningkat dan pelanggaran akan menurun.

“Melalui kerja sama ini kami siap mendukung Pemerintah Jawa Barat untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Kami akan membantu dengan pengumpulan laporan dan data. Kami senang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Jawa Barat,” papar Irma. (Lihat videonya: Tempat Karaoke di Depok Ditutup Paksa Petugas)

Pemerintah di dunia juga berupaya meningkatkan manajemen data Covid-19 agar dapat bekerja efektif dan efisien. Sebab, pemerintah memerlukannya untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko penularan Covid-19, terutama kepada kelompok rentan seperti mereka yang mengidap penyakit bawaan. (Muh Shamil)