Demokrat Sebut Program Jaring Pengaman Sosial Harus Fokus pada BLT
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, menyarankan pemerintah untuk memfokuskan program jaring pengaman sosial pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab kata dia, di saat yang sangat mendesak ini, bantuan untuk masyarakat harus disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran supaya masyarakat tetap bisa bertahan di bawah tekanan ekonomi.
Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung lewat program-program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya, bukan melalui program jenis baru seperti Kartu Prakerja. "Melihat terkendalanya pemberian sembako dan juga program Kartu Prakerja yang justru mengundang kritik, alangkah baiknya bila bantuan dari pemerintah itu dilaksanakan secara langsung dan konkret lewat program BLT," ujarnya dalam keterangan, Selasa (5/5/2020).
Diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Berdasarkan laporan pemerintah pada tanggal 4 Mei 2020, jumlah positif corona di Indonesia sudah mencapai 11.587 orang, dengan 1.954 orang dinyatakan sembuh, dan angka kematian mencapai 864 jiwa.
Dampak negatif pandemi Covid-19 juga telah dirasakan dalam perekonomian nasional selain menyebabkan krisis kesehatan. Kementerian Ketenagakerjaan pada 1 Mei lalu mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejauh ini mencapai 2,9 juta.
(Baca juga: Update Corona, Positif 12.071 Orang, 2.197 Sembuh dan 872 Meninggal Dunia)
Kemudian, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bahkan memperkirakan jumlah korban PHK bisa mencapai 15 juta pekerja. Selain itu, industri UMKM pun turut merasakan dampak langsung pandemi ini.
Hal ini mengkhawatirkan mengingat persentase masyarakat miskin (BPS: 9,22% pada September 2019) dan rentan miskin (aspiring middle class, World Bank: 45% atau 115 juta orang) di Indonesia masih tinggi.
"Mengapa BLT perlu diprioritaskan? BLT dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara langsung di jangka pendek. Mengingat dampak negatif Covid-19 terhadap tenaga kerja, pendapatan masyarakat otomatis ikut menurun," ungkapnya.
Maka itu kata dia, dengan BLT, diharapkan masyarakat dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan kesediaan kebutuhan dasar di pasar. Dia mengungkapkan, Indonesia sebelumnya pernah memiliki pengalaman menyalurkan BLT contohnya pada tahun 2005 dan 2008. BLT saat itu disalurkan melalui Bank BRI serta Pos Indonesia yang jaringannya luas.
Selain itu, berdasarkan riset yang dilakukan oleh SMERU, sebagian besar rumah tangga penerima BLT mengatakan bahwa program BLT itu sangat baik karena mampu memenuhi kebutuhan paling mendesak, yang di mana berdasarkan hasil survei sebagian besar dana BLT tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti beras.
"Oleh karena itu, dengan pengalaman ini, diharapkan penyaluran BLT bisa lebih cepat dan tepat sasaran dibandingkan menjalankan program-program baru," pungkasnya.
Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung lewat program-program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya, bukan melalui program jenis baru seperti Kartu Prakerja. "Melihat terkendalanya pemberian sembako dan juga program Kartu Prakerja yang justru mengundang kritik, alangkah baiknya bila bantuan dari pemerintah itu dilaksanakan secara langsung dan konkret lewat program BLT," ujarnya dalam keterangan, Selasa (5/5/2020).
Diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Berdasarkan laporan pemerintah pada tanggal 4 Mei 2020, jumlah positif corona di Indonesia sudah mencapai 11.587 orang, dengan 1.954 orang dinyatakan sembuh, dan angka kematian mencapai 864 jiwa.
Dampak negatif pandemi Covid-19 juga telah dirasakan dalam perekonomian nasional selain menyebabkan krisis kesehatan. Kementerian Ketenagakerjaan pada 1 Mei lalu mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejauh ini mencapai 2,9 juta.
(Baca juga: Update Corona, Positif 12.071 Orang, 2.197 Sembuh dan 872 Meninggal Dunia)
Kemudian, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bahkan memperkirakan jumlah korban PHK bisa mencapai 15 juta pekerja. Selain itu, industri UMKM pun turut merasakan dampak langsung pandemi ini.
Hal ini mengkhawatirkan mengingat persentase masyarakat miskin (BPS: 9,22% pada September 2019) dan rentan miskin (aspiring middle class, World Bank: 45% atau 115 juta orang) di Indonesia masih tinggi.
"Mengapa BLT perlu diprioritaskan? BLT dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara langsung di jangka pendek. Mengingat dampak negatif Covid-19 terhadap tenaga kerja, pendapatan masyarakat otomatis ikut menurun," ungkapnya.
Maka itu kata dia, dengan BLT, diharapkan masyarakat dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan kesediaan kebutuhan dasar di pasar. Dia mengungkapkan, Indonesia sebelumnya pernah memiliki pengalaman menyalurkan BLT contohnya pada tahun 2005 dan 2008. BLT saat itu disalurkan melalui Bank BRI serta Pos Indonesia yang jaringannya luas.
Selain itu, berdasarkan riset yang dilakukan oleh SMERU, sebagian besar rumah tangga penerima BLT mengatakan bahwa program BLT itu sangat baik karena mampu memenuhi kebutuhan paling mendesak, yang di mana berdasarkan hasil survei sebagian besar dana BLT tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti beras.
"Oleh karena itu, dengan pengalaman ini, diharapkan penyaluran BLT bisa lebih cepat dan tepat sasaran dibandingkan menjalankan program-program baru," pungkasnya.
(maf)