Kinerja Terawan Disorot, DPR Tegaskan Masalah Corona Tanggung Jawab Semua

JAKARTA - Kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi Covid-19 (virus Corona ) disorot oleh publik, bahkan kian mendapatkan sentimen negatif setelah Terawan tidak hadir di acara Mata Najwa semalam.

(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 ini merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya Menkes.

(Baca juga: Berdasarkan Survei BPS, Perempuan Lebih Patuh Protokol Kesehatan)

Itulah sebabnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Corona yang di dalamnya terdapat 2 satgas yang terdiri dari berbagai macam menteri dan kepala lembaga.

"Itu karena disorot Najwa Shihab. Masa disorot? Dalam masalah penanganan Covid-19 itu sebetulnya adalah tanggung jawab bersama kabinet kerja, maka presiden membentuk yang disebut Komite, Komite itu organisasinya besar, di sana ada satgas penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional," kata Saleh kepada SINDO Media, Selasa (29/9/2020).

Saleh menilai, sorotan kepada Menkes Terawan ini karena dia merupakan menteri yang menangani kesehatan. Faktanya, menteri kesehatan dari berbagai negara di dunia tidak ada yang siap menangani Covid-19.

"Karena ini merupakan pandemi baru sehingga, semua menyesuaikan apa yang ada dan bisa dimanfaatkan," ujarnya

Oleh karena itu, Saleh menegaksan, kalau mau dievaluasi maka lakukan evaluasi secara komprehensif, total dan jangan hanya dari satu pihak saja yakni Menkes Terawan. Dia mencontohkan, kalau mau menggenjot pelaksanaan testing dan tracing, maka dibutuhkan alat-alat, SDM dan juga anggaran.

Kalau uangnya tidak diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apakah Terawan yang disalahkan. Begitu juga dengan penerapan social distancing sehingga sekolah dan kampus diterapkan pembelajaran jakar jauh (PJJ), kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak bisa mengatur PJJ dan tidak ada formulasi yang benar yang dilakukan, apakah menjadi salahnya Menkes.

Begitu juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka dibutuhkan bantuan sosial (bansos), apabila terkendala datanya tidak valid, itu bukan kesalahan Kemenkes tapi tanggung jawab Kementerian Sosial.

"Jadi, sebaiknya mengevaluasinya secara utuh, jadi tidak bisa kita sepihak-sepihak, supaya adil," tegas Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Terkait rapat-rapat di DPR dengan Menkes yang tertutup, Saleh menjelaskan, yang menentukan rapat tertutup bukan Menkes Terawan tetapi pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan anggota Komisi DPR.

Pimpinan rapat biasanya memandang sensitifitas isu yang dibahas di rapat tersebut. Dan beberapa rapat dengan Menkes belakangan ini membahas anggaran, sehingga dilakukan tertutup.

"Jangan dibesar-besarkan rapatnya tertutup karena Terawan nggak mau. Kalau pimpinan bilang terbuka ya terbuka. Itu ditetapkan anggota dan peserta rapat dalam hal ini DPR. Anggaran telah selesai saya yakinkan pasti rapatnya terbuka untuk mengevaluasi kebijakan Covid-19 ya enggak akan kita tutupi," tegasnya.

Adapun Menkes Terawan yang enggan bicara di publik, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai, bisa jadi Menkes sedang hemat bicara. Dan gaya komunikasi setiap orang pastilah berbeda.

"Kalau pak Terawan enggak mau bicara ke publik secara terbuka, pak Terawannya mungkin lagi hemat biara. Kan style orang berbeda-beda," pungkasnya.