Marsekal Hadi Tjahjanto Pastikan Netralitas TNI di Pilkada Serentak 2020
Senin, 28 September 2020 - 20:43 WIB
loading...
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020. Foto/Puspen TNI
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang dan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
Instruksi tersebut disampaikan Panglima TNI saat memimpin rapat internal dengan jajarannya yang dihadiri KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, serta jajaran Pangkotama TNI. Rapat yang dilaksanakan melaluivideo conferencetersebut membahas Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, DPR Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Perppu)
Rapat yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur ini diawali dengan penyampaian paparan oleh Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Tiopan Aritonang terkait Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pilkada Serentak 2020. Dalam rapat tersebut, Panglima TNI memerintahkan agar jajaran TNI membantu Pemda, KPUD, dan Bawaslu di daerah dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, untuk menekan penularan Covid-19 dan memastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020. (Baca juga: Tak Netral, ASN Bakal Diblokir Data dan Tak Dilayani Haknya)
Panglima TNI juga meminta jajarannya untuk melaksanakan koordinasi terkait pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak dan penegakkan displin protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. "Optimalkan tugas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Bangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda dan instansi terkait. Laksanakan sosialisasi Pilkada Serentak 2020 tanpa kerumunan dan pengerahan massa di bawah koordinasi Pokja Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah. Disinilah peran satuan kewilayahan sangat strategis," ujarnya, Senin (28/9/2020).
Menurut Panglima TNI, kedisiplinan prajurit dalam melaksanakan protokol kesehatan hendaknya juga menjadi contoh keluarga karena mencegah dan menekan terjadinya klaster keluarga dan perkantoran di lingkungan TNI. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan, Panglima TNI meminta jajaranya untuk terus membangun sinergitas dengan jajaran Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan. Intensifkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai modal utama mencapai keberhasilan operasi. "Saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan serta rasa bangganya kepada prajurit dan satuan yang dengan semangat kepeduliannya dapat membantu kesulitan rakyat," ucapnya.
Instruksi tersebut disampaikan Panglima TNI saat memimpin rapat internal dengan jajarannya yang dihadiri KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, serta jajaran Pangkotama TNI. Rapat yang dilaksanakan melaluivideo conferencetersebut membahas Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, DPR Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Perppu)
Rapat yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur ini diawali dengan penyampaian paparan oleh Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Tiopan Aritonang terkait Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pilkada Serentak 2020. Dalam rapat tersebut, Panglima TNI memerintahkan agar jajaran TNI membantu Pemda, KPUD, dan Bawaslu di daerah dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, untuk menekan penularan Covid-19 dan memastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020. (Baca juga: Tak Netral, ASN Bakal Diblokir Data dan Tak Dilayani Haknya)
Panglima TNI juga meminta jajarannya untuk melaksanakan koordinasi terkait pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak dan penegakkan displin protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. "Optimalkan tugas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Bangun koordinasi yang baik dengan Polri, Pemda dan instansi terkait. Laksanakan sosialisasi Pilkada Serentak 2020 tanpa kerumunan dan pengerahan massa di bawah koordinasi Pokja Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah. Disinilah peran satuan kewilayahan sangat strategis," ujarnya, Senin (28/9/2020).
Menurut Panglima TNI, kedisiplinan prajurit dalam melaksanakan protokol kesehatan hendaknya juga menjadi contoh keluarga karena mencegah dan menekan terjadinya klaster keluarga dan perkantoran di lingkungan TNI. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan, Panglima TNI meminta jajaranya untuk terus membangun sinergitas dengan jajaran Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan. Intensifkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai modal utama mencapai keberhasilan operasi. "Saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan serta rasa bangganya kepada prajurit dan satuan yang dengan semangat kepeduliannya dapat membantu kesulitan rakyat," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
