Kondisi Tak Normal, DPR: Penyaluran Bansos Tak Bisa Pakai Skema Biasa
Selasa, 05 Mei 2020 - 13:51 WIB
loading...
A
A
A
Padahal, kondisi ini bukan kemauan masyarakat. Mereka terpaksa tidak bekerja karena di-PHK atau karena sedang menjalani imbauan pemerintah untuk berada di rumah saja. "Ini seperti situasi bencana banjir atau gunung meletus. Semua orang mengungsi. Apa dibeda-bedakan orang kaya dengan miskin kalau mengungsi. Ini kan sebetulnya Corona ini sama dengan mengungsi, tapi ini orang mengungsi di rumah masing-masing. Anda tidak boleh keluar, ya pemerintah harus kasih makan. Kecuali yang punya penghasilan tetap, yang biar di rumah dia tetap gajinya lancar. Contoh anggota dewan kan gajinya lancar, pegawai, TNI, Polri, orang-orang kaya," urainya.
Dia juga tidak sepakat jika mereka yang dapat bantuan hanya yang berada di daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, menurutnya saat ini semua orang sudah terdampak. Dia mencontohkan adanya kebijakan pembebasan biaya listrik untuk 450 KWH dan pemotongan hingga 50% untuk 900 KWH, sementara untuk 1.300 KWH tidak ada keringanan. "Bagaimana yang kemarin kerja di perusahaan atau usaha informal tiba-tiba tutup sehingga tidak berlaku sistem potongan. Kalau seperti sekarang agak rumit potongannya sementara sekarang yang terdampak kan banyak," tuturnya.
Anwar mengaku khawatir penyaluran bansos ini sengaja diulur hingga tiba-tiba pandemi ini berakhir. "Sebenarnya kita berdoa semoga selesai. Jangan berpolemik terus, nanti selesai Corona bantuan belum juga cair. Jangan sampai ini strategi mengulur waktu kayak main bola aja," katanya.
Sebelumnya, Jokowi meminta agar dalam minggu ini semua bantuan sudah diterima masyarakat. "Dan saya minta Mensos (Menteri Sosial) juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ujar Jokowi.
Kepala Negara meminta penyaluran bansos dipercepat lantaran warga benar-benar membutuhkan. Sebabnya, mayoritas warga di kota saat ini kehilangan mata pencaharian akibat berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Corona.
Dia juga tidak sepakat jika mereka yang dapat bantuan hanya yang berada di daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, menurutnya saat ini semua orang sudah terdampak. Dia mencontohkan adanya kebijakan pembebasan biaya listrik untuk 450 KWH dan pemotongan hingga 50% untuk 900 KWH, sementara untuk 1.300 KWH tidak ada keringanan. "Bagaimana yang kemarin kerja di perusahaan atau usaha informal tiba-tiba tutup sehingga tidak berlaku sistem potongan. Kalau seperti sekarang agak rumit potongannya sementara sekarang yang terdampak kan banyak," tuturnya.
Anwar mengaku khawatir penyaluran bansos ini sengaja diulur hingga tiba-tiba pandemi ini berakhir. "Sebenarnya kita berdoa semoga selesai. Jangan berpolemik terus, nanti selesai Corona bantuan belum juga cair. Jangan sampai ini strategi mengulur waktu kayak main bola aja," katanya.
Sebelumnya, Jokowi meminta agar dalam minggu ini semua bantuan sudah diterima masyarakat. "Dan saya minta Mensos (Menteri Sosial) juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ujar Jokowi.
Kepala Negara meminta penyaluran bansos dipercepat lantaran warga benar-benar membutuhkan. Sebabnya, mayoritas warga di kota saat ini kehilangan mata pencaharian akibat berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Corona.
(cip)
Lihat Juga :
