PKS Minta APBN 2021 Fokus Pada Kesehatan dan Dampak Ekonomi-Sosial
Jum'at, 25 September 2020 - 18:24 WIB
loading...
PKS meminta RUU APBN Tahun 2021 fokus pada penanggulangan pagebluk Covid-19. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2021 fokus pada penanggulangan pagebluk Covid-19 . Alasannya, menurut politisi PKS Sukamta, banyak ahli epidemiologi menilai puncak pandemi baru akan berlangsung pada 2021. Penanganan pagebluk COVID-19 pun masih terlihat lambat.
"Dengan prediksi seperti itu sangat wajar jika RUU APBN 2021 perlu mengalokasikan belanja yang cukup untuk sektor kesehatan. Juga pemulihan ekonomi yang utamanya untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (25/9/2020).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu mengungkapkan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun. Jumlahnya itu 6,2% dari total anggaran Rp2.750 triliun. Jika dirinci, anggaran kesehatan itu terbagi dua, yakni Rp130,7 triliun untuk pusat dan Rp39,1 triliun untuk daerah. (Baca juga: Prioritas RAPBN 2021 Bukan untuk Kesehatan, Jangan Ngarep Ekonomi Tumbuh 5,5% )
"Anggaran ini rasanya belum memadai dengan melihat risiko pagebluk yang masih besar. Mestinya, anggaran kesehatan ini ditingkatkan untuk mengatasi pagebluk," tutur politikus asal daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Dia mengingatkan pemerintah jangan hanya mengandalkan jurus pengadaan vaksin untuk mengatasi pagebluk ini. Banyak ahli menyatakan vaksin bukan satu-satunya cara meredam penyebaran virus Sars Cov-II.
"Artinya perlu anggaran kesehatan yang memadai untuk peningkatan dan perbaikan sistem dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Juga untuk meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan," katanya. (Baca juga: Anggaran Kesehatan Lebih Mungil dari Pertahanan, Ekonom: RAPBN 2021 Salah Arah )
Selain itu, Sukamta mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk dampak sosial-ekonomi. Hal ini melihat perkiraan angka pengangguran terbuka pada 2021 berkisar 7,7%-9,1%. Sementara itu, angka kemiskinan meningkat antara 9,2%-9,7%.
"Harus ada skema anggaran yang memadai untuk jaring pengaman sosial, akses pendidikan, dan pemulihan UMKM. Intinya, persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas," katanya.
"Dengan prediksi seperti itu sangat wajar jika RUU APBN 2021 perlu mengalokasikan belanja yang cukup untuk sektor kesehatan. Juga pemulihan ekonomi yang utamanya untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (25/9/2020).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu mengungkapkan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun. Jumlahnya itu 6,2% dari total anggaran Rp2.750 triliun. Jika dirinci, anggaran kesehatan itu terbagi dua, yakni Rp130,7 triliun untuk pusat dan Rp39,1 triliun untuk daerah. (Baca juga: Prioritas RAPBN 2021 Bukan untuk Kesehatan, Jangan Ngarep Ekonomi Tumbuh 5,5% )
"Anggaran ini rasanya belum memadai dengan melihat risiko pagebluk yang masih besar. Mestinya, anggaran kesehatan ini ditingkatkan untuk mengatasi pagebluk," tutur politikus asal daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Dia mengingatkan pemerintah jangan hanya mengandalkan jurus pengadaan vaksin untuk mengatasi pagebluk ini. Banyak ahli menyatakan vaksin bukan satu-satunya cara meredam penyebaran virus Sars Cov-II.
"Artinya perlu anggaran kesehatan yang memadai untuk peningkatan dan perbaikan sistem dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Juga untuk meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan," katanya. (Baca juga: Anggaran Kesehatan Lebih Mungil dari Pertahanan, Ekonom: RAPBN 2021 Salah Arah )
Selain itu, Sukamta mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk dampak sosial-ekonomi. Hal ini melihat perkiraan angka pengangguran terbuka pada 2021 berkisar 7,7%-9,1%. Sementara itu, angka kemiskinan meningkat antara 9,2%-9,7%.
"Harus ada skema anggaran yang memadai untuk jaring pengaman sosial, akses pendidikan, dan pemulihan UMKM. Intinya, persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
