Resesi Mengancam, PAN: Patuh Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan memasuki zona resesi di Kuartal III-2020. Hal ini menyusul pembaruan proyeksi perekonomian Indonesia yang menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%.

Menanggapi hal itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai pernyataan tersebut adalah konfirmasi dari prediksi selama ini bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ke-3 tahun ini sulit didongkrak ke teritoti positif. (Baca juga: Airlangga Ikuti Sri Mulyani, Akui Ekonomi Indonesia Bakal Resesi)

"Menurut pandangan kami, kunci pemulihan ekonomi tidak serta merta bertumpu pada penyerapan anggaran dan belanja pemerintah, namun konsumsi rumah tangga yang sangat ini masih sangat hati-hati dalam membelanjakan uangnya. Semakin tinggi angka penyebaran COVID-19, masyarakat akan semakin menahan uangnya untuk dibelanjakan karena mewaspadai kondisi yang lebih berat, dimana mereka harus memiliki tabungan atau uang di tangan," ujarnya dalam keterangan resmi kepada wartawan, Rabu (23/9/2020)

"Artinya, kunci pemulihan ekonomi tergantung pada penurunan dan perlambatan penyebaran virus COVID-19, sehingga masyarakat perlu didesak dan dibayang-bayangi oleh sanksi yang tegas agar melaksanakan protokol kesehatan secara konsekwen," sambungnya.

Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, kata Eddy, harus dilakukan agar kurva pandemi ini bisa melandai, penyebarannya bisa berkurang dan bahkan bisa dihentikan. "Sekarang ini bantuan sosial, BLT, subsidi gaji dan bantuan lain yang diterima cenderung ditabung. Termasuk juga kelas menengah, uang yang mereka miliki ditabung ketimbang dibelanjakan. Nah jika kondisi COVID-19 sudah semakin terkendali otomatis masyarakat akan mulai melakukan konsumsi dan belanja," terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini juga meminta pemerintah membantu Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk tetap bertahan di tengah resesi. "Menghadapi resesi ini, UMKM harus selalu dijaga agar keberlangsungannya bisa berjalan terus terutama dari aspek likuiditas dan dari kemudahan untuk penjadwalan ulang pinjaman pinjaman mereka."

"Nah, ini harus ada perhatian khusus kepada UMKM karena bagaimanapun juga UMKM itu tidak mungkin dibebani persyaratan yang memberatkan, seperti memberikan jaminan tambahan jika memang harus ada penjadwalan pinjaman-pinjaman," lanjutnya.

Berkaitan dengan dampak resesi lainnya yaitu PHK, Eddy menyarankan agar pemerintah memperbanyak pelatihan kepada mereka yang dirumahkan atau terkena PHK. Pelatihan ini penting agar mereka memiliki skill baru yang bisa diterapkan untuk mencari pekerjaan lain yang masih berkembang di tengah-tengah pandemi ini. (Baca juga: Resesi, Pemerintah Disarankan Perbanyak Padat Karya dan Bansos)

"Atau diberikan skill kewirausahaan sehingga bisa memulai UMKM berbasis rumahan atau berbasis komunitas kecil," tutup Anggota DPR Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.