Resesi, Pemerintah Disarankan Perbanyak Padat Karya dan Bansos
loading...
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, menuntut pemerintah untuk mencari solusi konkret dan tidak pragmatis dalam menghadapi resesi. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, menuntut pemerintah untuk mencari solusi konkret dan tidak pragmatis dalam menghadapi resesi , karena Indonesia sudah dipastikan masuk jurang resesi akibat pandemi Covid-19 (virus Corona).
(Baca juga: Update, Total 1.510 WNI Positif Covid-19)
"Indonesia saat ini mengalami dua krisis kembar yakni ekonomi dan pandemi. Di mana pandemi menjadikan ekonomi Indonesia semakin parah bahkan resesi," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (23/9/2020).
(Baca juga: Mensos Juliari Batubara Salurkan Bansos Beras ke Natuna)
Irwan menilai, faktor utama yang sebabkan resesi yakni kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Pemerintah gagal responsif dan adaptif dalam menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi.
"Padahal solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Apabila pandemi berakhir resesi pun akan usai," jelas anggota Komisi V DPR ini.
Selain itu, sambung Irwan, resesi saat ini disebabkan adanya masalah sistemik. Dan apapun dalih pemerintah, kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal di saat pandemi, pemerintah memiliki ruang yang besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan berbagai skema dan regulasi.
"Dalam regulasi terkait penanganan pandemi, pemerintah memiliki kewenangan besar untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana. Pemerintah juga sudah menggelontorkan dana besar untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN)," jelas Irwan.
Karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini menyarankan, solusi lainnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat secara kesinambungan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah resesi. Untuk itu, program padat karya bisa menjadi solusi.
"Program-program padat karya tunai serta bantuan langsung tunai bisa untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga tentunya secara konsisten dan massif program padat karya harus terus digalakkan," usul Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman itu.
(Baca juga: Update, Total 1.510 WNI Positif Covid-19)
"Indonesia saat ini mengalami dua krisis kembar yakni ekonomi dan pandemi. Di mana pandemi menjadikan ekonomi Indonesia semakin parah bahkan resesi," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (23/9/2020).
(Baca juga: Mensos Juliari Batubara Salurkan Bansos Beras ke Natuna)
Irwan menilai, faktor utama yang sebabkan resesi yakni kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Pemerintah gagal responsif dan adaptif dalam menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi.
"Padahal solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Apabila pandemi berakhir resesi pun akan usai," jelas anggota Komisi V DPR ini.
Selain itu, sambung Irwan, resesi saat ini disebabkan adanya masalah sistemik. Dan apapun dalih pemerintah, kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal di saat pandemi, pemerintah memiliki ruang yang besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan berbagai skema dan regulasi.
"Dalam regulasi terkait penanganan pandemi, pemerintah memiliki kewenangan besar untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana. Pemerintah juga sudah menggelontorkan dana besar untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN)," jelas Irwan.
Karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini menyarankan, solusi lainnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat secara kesinambungan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah resesi. Untuk itu, program padat karya bisa menjadi solusi.
"Program-program padat karya tunai serta bantuan langsung tunai bisa untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga tentunya secara konsisten dan massif program padat karya harus terus digalakkan," usul Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman itu.
(maf)
Lihat Juga :
