Kawal Ketat APBD, Legislator Partai Perindo Lombok Barat Dapat Apresiasi dari Angela Tanoesoedibjo
Selasa, 28 Juli 2026 - 07:03 WIB
loading...
Anggota Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat Syamsuriansyah seusai pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026). Foto/Yuwantoro Winduajie
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat Syamsuriansyah mengaku bangga setelah mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026). Apresiasi tersebut diberikan karena Fraksi Perindo Lombok Barat dinilai aktif mengawal pembahasan APBD di daerahnya.
Syamsuriansyah mengatakan, pengawalan APBD telah dilakukan sejak tahap awal pembahasan. Bahkan, fraksinya telah melakukan pembahasan internal jauh sebelum rapat paripurna digelar.
"Kami sangat bangga ya karena mendapatkan apresiasi langsung dari Bu Ketum di hadapan Ketua MPP kita, Bapak Hary Tanoesoedibjo, bahwa memang Kabupaten Lombok Barat itu khususnya di Fraksi Perindo itu betul-betul kami dari Partai Perindo, fraksi ya, Fraksi Partai Perindo tuh betul-betul mengawal kegiatan APBD itu mulai dari awal," kata Syamsuriansyah.
Baca Juga: Wabup Maluku Tengah Sebut Bimtek Perindo Jadi Ajang Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Ia menjelaskan, Fraksi Perindo telah mempelajari secara rinci substansi APBD sebelum mengambil sikap politik. Menurutnya, hal itu yang kemudian melatarbelakangi munculnya sejumlah catatan kritis terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025.
"Bahkan sebelum paripurna berlangsung, kami itu sudah memutuskan dan merapatkan di fraksi itu satu bulan sebelum kegiatan paripurna. Dan memang hal-hal yang termaktub dalam APBD itu memang sudah kami pelajari baik-baik," ujarnya.
Syamsuriansyah mengungkapkan salah satu catatan yang disoroti Fraksi Perindo berkaitan dengan pelayanan publik dan pelaksanaan pergeseran anggaran yang dinilai harus dilakukan sesuai mekanisme.
Baca Juga: Angela Tanoesoedibjo Minta Kader Perindo Peka Kondisi Sosial, Singgung Kasus Pencuri Ayam Tewas di Bali
"Ada pembahasan-pembahasan di APBD yang sudah disepakati di dalam rapat-rapat Banggar misalnya, itu kan tidak sesuai ya. Contoh apa namanya, pergeseran anggaran APBD tuh bisa berkali-kali gitu ya. Sementara pengetahuan kami di DPR juga tidak diinformasikan sebelumnya," katanya.
Menurut dia, pergeseran anggaran memang dimungkinkan, tetapi harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. "Boleh melakukan pergeseran, tetapi kan harus melalui mekanisme yang benar. Misalnya desakan apa yang membuat dia harus melakukan pergeseran juga harus ada SOP-nya, ada mekanismenya," ujarnya.
Syamsuriansyah menilai apresiasi dari Angela menjadi motivasi bagi dirinya dan Fraksi Perindo Lombok Barat untuk semakin aktif mengawal kebutuhan masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD.
"Ini menjadikan saya untuk bekerja lebih baik lagi, memotivasi saya untuk bisa lebih profesional lagi, lebih mengawal lagi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah yang berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan di dalam APBD," tuturnya.
Sebelumnya, dalam forum Bimtek Perindo tersebut Angela Tanoesoedibjo secara khusus meminta anggota Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat berdiri sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengawal APBD di daerah.
Syamsuriansyah mengatakan, pengawalan APBD telah dilakukan sejak tahap awal pembahasan. Bahkan, fraksinya telah melakukan pembahasan internal jauh sebelum rapat paripurna digelar.
"Kami sangat bangga ya karena mendapatkan apresiasi langsung dari Bu Ketum di hadapan Ketua MPP kita, Bapak Hary Tanoesoedibjo, bahwa memang Kabupaten Lombok Barat itu khususnya di Fraksi Perindo itu betul-betul kami dari Partai Perindo, fraksi ya, Fraksi Partai Perindo tuh betul-betul mengawal kegiatan APBD itu mulai dari awal," kata Syamsuriansyah.
Baca Juga: Wabup Maluku Tengah Sebut Bimtek Perindo Jadi Ajang Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Ia menjelaskan, Fraksi Perindo telah mempelajari secara rinci substansi APBD sebelum mengambil sikap politik. Menurutnya, hal itu yang kemudian melatarbelakangi munculnya sejumlah catatan kritis terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025.
"Bahkan sebelum paripurna berlangsung, kami itu sudah memutuskan dan merapatkan di fraksi itu satu bulan sebelum kegiatan paripurna. Dan memang hal-hal yang termaktub dalam APBD itu memang sudah kami pelajari baik-baik," ujarnya.
Syamsuriansyah mengungkapkan salah satu catatan yang disoroti Fraksi Perindo berkaitan dengan pelayanan publik dan pelaksanaan pergeseran anggaran yang dinilai harus dilakukan sesuai mekanisme.
Baca Juga: Angela Tanoesoedibjo Minta Kader Perindo Peka Kondisi Sosial, Singgung Kasus Pencuri Ayam Tewas di Bali
"Ada pembahasan-pembahasan di APBD yang sudah disepakati di dalam rapat-rapat Banggar misalnya, itu kan tidak sesuai ya. Contoh apa namanya, pergeseran anggaran APBD tuh bisa berkali-kali gitu ya. Sementara pengetahuan kami di DPR juga tidak diinformasikan sebelumnya," katanya.
Menurut dia, pergeseran anggaran memang dimungkinkan, tetapi harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. "Boleh melakukan pergeseran, tetapi kan harus melalui mekanisme yang benar. Misalnya desakan apa yang membuat dia harus melakukan pergeseran juga harus ada SOP-nya, ada mekanismenya," ujarnya.
Syamsuriansyah menilai apresiasi dari Angela menjadi motivasi bagi dirinya dan Fraksi Perindo Lombok Barat untuk semakin aktif mengawal kebutuhan masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD.
"Ini menjadikan saya untuk bekerja lebih baik lagi, memotivasi saya untuk bisa lebih profesional lagi, lebih mengawal lagi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah yang berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan di dalam APBD," tuturnya.
Sebelumnya, dalam forum Bimtek Perindo tersebut Angela Tanoesoedibjo secara khusus meminta anggota Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat berdiri sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengawal APBD di daerah.
(zik)
Lihat Juga :
