PBNU Minta Jaksa Agung Tak Kendur Berantas Korupsi meski Diterpa Kasus Jampidsus
Selasa, 28 Juli 2026 - 06:17 WIB
loading...
Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak kehilangan semangat dalam memimpin Korps Adhyaksa meski diterpa kasus hukum yang menyeret mantan Jampidsus. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak kehilangan semangat dalam memimpin Korps Adhyaksa meski diterpa kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara harus tetap menjadi prioritas.
"Peristiwa ini tentu menjadi pukulan telak bagi Kejaksaan Agung. Tapi selaku pimpinan, jangan sampai semangat Pak Jaksa Agung kendor karena bisa melemahkan kinerja instansi," katapria yang akrab disapa Gus Fahrur dalam keterangan, Senin (27/7/2026).
Gus Fahrur menegaskan, kasus yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung tidak boleh merusak marwah institusi. Penegakan hukum terhadap koruptor maupun praktik penyimpangan harus tetap berjalan tanpa kompromi.
Dia juga meminta Jaksa Agung bersikap tegas dan transparan dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, evaluasi internal perlu dilakukan untuk memastikan seluruh penanganan perkara tetap profesional dan bebas dari intervensi.
"Ini adalah ujian besar kepemimpinan dan integritas. Pemimpin yang baik diukur dari keberaniannya membenahi institusi, bukan menghindari masalah," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Fahrur mengingatkan agar publik tetap memberikan penilaian secara objektif terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Menurutnya, berbagai capaian dalam mengungkap kasus-kasus besar serta menyelamatkan aset negara juga patut menjadi bahan pertimbangan.
"Prestasi tetap harus diapresiasi, tetapi kekurangan juga harus diperbaiki. Penilaian harus objektif, adil, dan proporsional," katanya.
Ia menilai rekam jejak Kejaksaan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum, sehingga kasus yang melibatkan individu tidak semestinya menghapus seluruh capaian institusi.
Untuk mencegah penyimpangan serupa terulang, Gus Fahrur mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan pembangunan budaya integritas di lingkungan Kejaksaan.
"Prioritasnya adalah memperkuat pengawasan internal, membangun budaya integritas, dan memperbaiki sistem agar penyimpangan tidak terulang," ujarnya.
Terkait penunjukan Jampidsus yang baru, Gus Fahrur mengajak semua pihak menghormati keputusan tersebut dan memberikan kesempatan kepada pejabat baru membuktikan integritas, profesionalisme, serta independensinya melalui kinerja.
Ia optimistis, apabila ujian ini dapat dilalui dengan baik, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan justru akan semakin meningkat.
"Jika ujian ini berhasil dilewati dengan baik, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dan penegakan hukum akan semakin kuat karena hukum terbukti mampu mengoreksi dirinya sendiri," kata pengasuh Pondok Pesantren An-Nur ini.
"Peristiwa ini tentu menjadi pukulan telak bagi Kejaksaan Agung. Tapi selaku pimpinan, jangan sampai semangat Pak Jaksa Agung kendor karena bisa melemahkan kinerja instansi," katapria yang akrab disapa Gus Fahrur dalam keterangan, Senin (27/7/2026).
Gus Fahrur menegaskan, kasus yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung tidak boleh merusak marwah institusi. Penegakan hukum terhadap koruptor maupun praktik penyimpangan harus tetap berjalan tanpa kompromi.
Dia juga meminta Jaksa Agung bersikap tegas dan transparan dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, evaluasi internal perlu dilakukan untuk memastikan seluruh penanganan perkara tetap profesional dan bebas dari intervensi.
"Ini adalah ujian besar kepemimpinan dan integritas. Pemimpin yang baik diukur dari keberaniannya membenahi institusi, bukan menghindari masalah," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Fahrur mengingatkan agar publik tetap memberikan penilaian secara objektif terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Menurutnya, berbagai capaian dalam mengungkap kasus-kasus besar serta menyelamatkan aset negara juga patut menjadi bahan pertimbangan.
"Prestasi tetap harus diapresiasi, tetapi kekurangan juga harus diperbaiki. Penilaian harus objektif, adil, dan proporsional," katanya.
Ia menilai rekam jejak Kejaksaan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum, sehingga kasus yang melibatkan individu tidak semestinya menghapus seluruh capaian institusi.
Untuk mencegah penyimpangan serupa terulang, Gus Fahrur mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan pembangunan budaya integritas di lingkungan Kejaksaan.
"Prioritasnya adalah memperkuat pengawasan internal, membangun budaya integritas, dan memperbaiki sistem agar penyimpangan tidak terulang," ujarnya.
Terkait penunjukan Jampidsus yang baru, Gus Fahrur mengajak semua pihak menghormati keputusan tersebut dan memberikan kesempatan kepada pejabat baru membuktikan integritas, profesionalisme, serta independensinya melalui kinerja.
Ia optimistis, apabila ujian ini dapat dilalui dengan baik, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan justru akan semakin meningkat.
"Jika ujian ini berhasil dilewati dengan baik, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dan penegakan hukum akan semakin kuat karena hukum terbukti mampu mengoreksi dirinya sendiri," kata pengasuh Pondok Pesantren An-Nur ini.
(abd)
Lihat Juga :
