Legislator Golkar: Ratifikasi Perjanjian Dagang Harus Berdampak Nyata bagi UMKM dan Industri

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum mendukung langkah pemerintah yang mendorong percepatan pengesahan empat perjanjian dagang internasional sebagai upaya memperluas akses pasar ekspor Indonesia dan memperkuat posisi nasional dalam perdagangan global. Percepatan ratifikasi harus diikuti dengan strategi implementasi yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.

Menurut Srikandi Politik dari Fraksi Partai Golkar tersebut, penyelesaian berbagai perjanjian dagang tersebut merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi berkualitas, serta membuka peluang pasar baru di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. “Kita harapkan hasil dari percepatan ratifikasi perdagangan Indonesia dengan beberapa negara sahabat harus diikuti dengan strategi implementasi yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat luas,” kata Sarifah Suraidah Harum, Sabtu (23/7/2026).

Bunda Harum –demikian sapaan akrab Sarifah Suraidah, menilai berbagai perjanjian perdagangan, termasuk penguatan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, China, maupun Eurasian Economic Union (EAEU), akan membuka peluang yang semakin besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, pertanian, perikanan, perkebunan, hingga UMKM berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor, memperkuat devisa negara, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Baca juga: Ketua MUI Harap KUII VIII Keluarkan Rekomendasi Tegas Penolakan Praktik LGBT



“Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengantisipasi meningkatnya persaingan produk impor melalui kebijakan yang mampu menjaga daya saing industri nasional di pasar domestik,” ujarnya.

Menurut Sarifah, manfaat perjanjian dagang hanya dapat dioptimalkan apabila pemerintah terus memperkuat fondasi industri dalam negeri melalui peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, penyederhanaan perizinan, percepatan digitalisasi perdagangan, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses pembiayaan, sertifikasi, promosi ekspor, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha sehingga UMKM tidak hanya menjadi pelengkap dalam rantai perdagangan internasional, tetapi mampu tampil sebagai pelaku utama yang berdaya saing.

Anggot DPR dari Dapil Kalimantan Timur tersebut juga mendorong pemerintah segera menyusun roadmap implementasi pasca-pengesahan perjanjian dagang yang komprehensif dan melibatkan kementerian terkait, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, pelaku industri, serta dunia usaha secara luas.

Ia menilai, keberhasilan perjanjian dagang tidak cukup diukur dari cepatnya proses ratifikasi, melainkan dari sejauh mana implementasinya mampu meningkatkan ekspor nasional, menarik investasi berkualitas, memperkuat daya saing industri, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Pengesahan empat perjanjian dagang internasional harus menjadi titik awal untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Pemerintah perlu memastikan setiap peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan industri nasional, pemberdayaan UMKM, penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi logistik, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur ini.

Dengan implementasi yang terarah dan berkelanjutan, dia optimistis perjanjian dagang ini akan menjadi motor penggerak peningkatan ekspor, investasi, pertumbuhan industri, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing.