Di Seminar JARI, Para Pakar Kritisi Konstitusi untuk Kemajuan Bangsa
Sabtu, 25 Juli 2026 - 18:23 WIB
loading...
seminar nasional bertajuk Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar seminar nasional bertajuk "Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional" di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Sebagai tuan rumah dan Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto langsung membuka acara dengan melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sistem ketatanegaraan pascaamandemen.
Dia menilai Undang-Undang Dasar (UUD) hasil amandemen tahun 2002 sudah kebablasan, sangat liberalistik, dan tidak lagi mencerminkan napas perjuangan para pendiri bangsa. "Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik mana kala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen," ujar Andrianto.
Seminar ini kemudian membedah carut-marut konstitusi dan stabilitas nasional melalui pemaparan empat pakar utama, serta tokoh pergerakan, dengan poin-poin kritis. Pakar Pertahanan Nasional Selamat Ginting dengan tegas menuding bahwa sistem pemilihan Presiden (pilpres) secara langsung adalah hulu dari segala kehancuran politik saat ini.
Baca juga: Anis Matta soal Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Jangan Datang kepada Orang Hanya Waktu Kita Punya Masalah
Menurutnya, sistem ini melahirkan polarisasi tajam, biaya politik ugal-ugalan, hingga memunculkan pemimpin bermasalah. "Dunia menertawakan Indonesia! Kita melakukan amandemen konstitusi setiap tahun dari 1999 hingga 2002,” ujarnya.
“Ini membuktikan negara main-main dan patut diduga ada titipan asing di baliknya. Yang terjadi saat ini bukan lagi 'Rule of Law', melainkan 'Rule of Power' di mana hukum cenderung diinjak-injak dan mengikuti kehendak penguasa,” tambahnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Anthony Budiawan membedah dari sisi ekonomi politik. Dia melontarkan kritik keras terhadap regulasi negara yang justru memiskinkan rakyat. Ia menyoroti fenomena deindustrialisasi dini dan bagaimana undang-undang dibajak demi kepentingan oligarki.
"Pemerintahan tirani adalah pemerintahan yang membentuk undang-undang semata-mata demi kepentingan kekuasaannya! Lihat Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN); itu semua memfasilitasi dan mensahkan pengusiran rakyat setempat serta masyarakat adat dari tanahnya sendiri. Kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh lembaga yang seharusnya mewakili mereka!" tegas Anthony.
Dari sudut pandang komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terbesar stabilitas nasional masa kini bukan lagi sekadar serangan fisik, melainkan perang siber yang menargetkan persepsi masyarakat. "Senjata musuh saat ini menargetkan 'isi kepala' bangsa kita. Di era media sosial, pikiran rakyat dibajak dan dimanipulasi di dalam ruang gema (echo chamber) sehingga masyarakat terpolarisasi. Ini dunia yang sangat mengerikan, pemerintah harus segera memperkuat pertahanan persepsi, bukan membiarkan rakyat saling serang!" jelas Venus.
Pakar Geopolitik Rizal Darmaputra menyoroti lemahnya definisi kepentingan nasional (national interest) di mata pemerintah saat ini, sehingga Indonesia kerap tunduk pada dinamika kekuatan global secara berlebihan. "Kita tidak boleh terlalu berlebihan mengakomodasi inisiatif asing, entah itu dari Tiongkok atau memberikan izin ruang udara (blanket overflight) untuk militer asing. Kita punya kepentingan nasional dan kekayaan alam yang harus dilindungi secara mutlak! Stabilitas tidak akan tercapai jika aparaturnya tidak bersih dan hukumnya tidak tegak!" pungkas Rizal.
Acara berlangsung dinamis. Seminar ini dibanjiri oleh sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum. Mahasiswa yang hadir menjadi representasi generasi masa depan, mewakili Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno (UBK), hingga Universitas Jayabaya, dan 20 Universitas Sejabotabek.
Turut hadir dalam barisan peserta adalah deretan tokoh nasional terkemuka dan pimpinan organisasi, di antaranya mantan Wakil Ketua KPK (2009-2014) Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang/Eks DPR, Akbar Z/eks DPR, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.
Di akhir acara, Andrianto selaku tuan rumah menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan memberikan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta yang hadir.
Dia menilai Undang-Undang Dasar (UUD) hasil amandemen tahun 2002 sudah kebablasan, sangat liberalistik, dan tidak lagi mencerminkan napas perjuangan para pendiri bangsa. "Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik mana kala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen," ujar Andrianto.
Seminar ini kemudian membedah carut-marut konstitusi dan stabilitas nasional melalui pemaparan empat pakar utama, serta tokoh pergerakan, dengan poin-poin kritis. Pakar Pertahanan Nasional Selamat Ginting dengan tegas menuding bahwa sistem pemilihan Presiden (pilpres) secara langsung adalah hulu dari segala kehancuran politik saat ini.
Baca juga: Anis Matta soal Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Jangan Datang kepada Orang Hanya Waktu Kita Punya Masalah
Menurutnya, sistem ini melahirkan polarisasi tajam, biaya politik ugal-ugalan, hingga memunculkan pemimpin bermasalah. "Dunia menertawakan Indonesia! Kita melakukan amandemen konstitusi setiap tahun dari 1999 hingga 2002,” ujarnya.
“Ini membuktikan negara main-main dan patut diduga ada titipan asing di baliknya. Yang terjadi saat ini bukan lagi 'Rule of Law', melainkan 'Rule of Power' di mana hukum cenderung diinjak-injak dan mengikuti kehendak penguasa,” tambahnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Anthony Budiawan membedah dari sisi ekonomi politik. Dia melontarkan kritik keras terhadap regulasi negara yang justru memiskinkan rakyat. Ia menyoroti fenomena deindustrialisasi dini dan bagaimana undang-undang dibajak demi kepentingan oligarki.
"Pemerintahan tirani adalah pemerintahan yang membentuk undang-undang semata-mata demi kepentingan kekuasaannya! Lihat Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN); itu semua memfasilitasi dan mensahkan pengusiran rakyat setempat serta masyarakat adat dari tanahnya sendiri. Kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh lembaga yang seharusnya mewakili mereka!" tegas Anthony.
Dari sudut pandang komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terbesar stabilitas nasional masa kini bukan lagi sekadar serangan fisik, melainkan perang siber yang menargetkan persepsi masyarakat. "Senjata musuh saat ini menargetkan 'isi kepala' bangsa kita. Di era media sosial, pikiran rakyat dibajak dan dimanipulasi di dalam ruang gema (echo chamber) sehingga masyarakat terpolarisasi. Ini dunia yang sangat mengerikan, pemerintah harus segera memperkuat pertahanan persepsi, bukan membiarkan rakyat saling serang!" jelas Venus.
Pakar Geopolitik Rizal Darmaputra menyoroti lemahnya definisi kepentingan nasional (national interest) di mata pemerintah saat ini, sehingga Indonesia kerap tunduk pada dinamika kekuatan global secara berlebihan. "Kita tidak boleh terlalu berlebihan mengakomodasi inisiatif asing, entah itu dari Tiongkok atau memberikan izin ruang udara (blanket overflight) untuk militer asing. Kita punya kepentingan nasional dan kekayaan alam yang harus dilindungi secara mutlak! Stabilitas tidak akan tercapai jika aparaturnya tidak bersih dan hukumnya tidak tegak!" pungkas Rizal.
Acara berlangsung dinamis. Seminar ini dibanjiri oleh sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum. Mahasiswa yang hadir menjadi representasi generasi masa depan, mewakili Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno (UBK), hingga Universitas Jayabaya, dan 20 Universitas Sejabotabek.
Turut hadir dalam barisan peserta adalah deretan tokoh nasional terkemuka dan pimpinan organisasi, di antaranya mantan Wakil Ketua KPK (2009-2014) Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang/Eks DPR, Akbar Z/eks DPR, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.
Di akhir acara, Andrianto selaku tuan rumah menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan memberikan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta yang hadir.
(rca)
Lihat Juga :
