Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan Hakim, Pakar: Bukan Berarti Perkara Selesai

JAKARTA - Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menghormati putusan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa . Dalam putusan sela tersebut, majelis hakim menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat dalam pembuatan dakwaan dan dinyatakan batal demi hukum serta mengembalikan berkas perkara kepada JPU karena dinilai tidak memenuhi persyaratan hukum acara pidana.

Edi mengaku merasa sedih melihat dakwaan JPU tidak profesional dan cacat dalam dakwaan serta dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati putusan tersebut sebagai wujud pelaksanaan due process of law dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hakim memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.

”Majelis hakim menilai surat dakwaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga dinyatakan batal demi hukum. Namun, putusan tersebut bukan berarti perkara selesai atau terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Yang dinyatakan cacat adalah surat dakwaannya, bukan pokok perkaranya," ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Baca juga: Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Hakim: JPU Tak Cermat Susun Dakwaan Kasus Ijazah Jokowi

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta itu menjelaskan, Pasal 156 KUHAP memberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Apabila keberatan tersebut dinilai beralasan, hakim berwenang mengabulkannya.

Selain itu, Pasal 143 ayat (2) KUHAP mewajibkan surat dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menegaskan, putusan tersebut justru membuka ruang bagi JPU untuk memperbaiki surat dakwaan sesuai pertimbangan hukum majelis hakim.

Lihat video: Eksepsi Dokter Tifa Diterima PN Jaktim! Surat Dakwaan Batal Demi Hukum!


"Jaksa masih memiliki kewenangan untuk memperbaiki surat dakwaan berdasarkan pertimbangan hakim, kemudian melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan agar diperiksa dari awal. Jadi, secara hukum penuntutan belum gugur. Selama belum ada putusan yang menghapus hak penuntutan, perkara masih dapat diajukan kembali dengan surat dakwaan yang telah disempurnakan," jelasnya.

Menurut Edi, putusan sela tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh aparat penegak hukum bahwa penyusunan surat dakwaan merupakan fondasi utama proses peradilan pidana. Kesalahan dalam penyusunan dakwaan dapat menghambat pemeriksaan pokok perkara dan berdampak pada tertundanya proses pencarian kebenaran materiil.

"Profesionalisme jaksa dalam menyusun surat dakwaan menjadi sangat penting karena dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim. Dakwaan harus memenuhi seluruh persyaratan hukum agar tidak mengandung cacat formil maupun materiil yang berujung pada batal demi hukum. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh aparat penegak hukum untuk semakin cermat, profesional, dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan," ucapnya.