Sambut Baik Kebijakan BKN, Amos Simanjuntak: Kenaikan Pangkat ASN Berbasis Merit Perkuat Reformasi Birokrasi
Kamis, 16 Juli 2026 - 16:16 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Amos Simanjuntak menyambut baik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Penguatan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai menjadi salah satu kunci mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang memperbolehkan ASN memperoleh kenaikan pangkat meski melampaui pangkat atasan langsung disebut membuka ruang pengembangan karier yang lebih adil berbasis kompetensi dan kinerja.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Amos Simanjuntak menyatakan, kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih adil bagi ASN untuk mengembangkan karier berdasarkan kapasitas dan prestasi, tanpa lagi terhambat oleh struktur kepangkatan atasan langsung.
"Terobosan ini menunjukkan keberpihakan pada sistem merit. ASN yang memiliki kompetensi, memenuhi persyaratan, dan berkinerja baik sudah semestinya memperoleh kesempatan berkembang tanpa dibatasi pangkat atasan. Hal ini akan mendorong aparatur terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik," ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Baca juga: Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Menurut Amos, selama ini masih terdapat pegawai yang memiliki kompetensi tinggi, namun peluang pengembangan kariernya terhambat oleh ketentuan administratif. Melalui kebijakan baru tersebut, pengembangan karier ASN diharapkan semakin mencerminkan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan penghargaan terhadap capaian individu.
Pria yang pernah menjadi CPNS di lingkup Disparekraf DKI Jakarta ini menilai, penguatan meritokrasi juga akan memberikan dampak positif terhadap reformasi birokrasi. Ketika setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kinerja, budaya kerja yang kompetitif dan produktif akan tumbuh secara alami di lingkungan pemerintahan.
""Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa birokrasi Indonesia bergerak menuju tata kelola yang lebih modern. Prestasi dan kompetensi menjadi faktor utama dalam pengembangan karier sehingga setiap ASN terdorong terus meningkatkan kapasitas dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,“ katanya.
Lihat video: BKN Sebut Ada 1.967 CPNS Mengundurkan Diri, Penempatan Jauh
Amos juga mengapresiasi langkah BKN yang dinilai konsisten menghadirkan berbagai terobosan dalam manajemen ASN. Menurut Amos, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menyetarakan praktik meritokrasi di birokrasi dengan sektor-sektor lain yang lebih dahulu menempatkan kinerja sebagai dasar utama pengembangan karier.
"Apresiasi kami kepada BKN, khususnya Prof. Zudan, yang terus mendorong kebijakan pro-karier bagi ASN. Langkah ini memberi ruang lebih luas bagi aparatur berprestasi untuk berkembang sesuai kontribusinya dalam memperkuat reformasi birokrasi," tutur Amos.
Politisi muda Partai Perindo ini berharap implementasi kebijakan tersebut berlangsung konsisten di seluruh instansi pemerintah dengan tetap mengedepankan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Menurutnya, penerapan sistem merit yang berjalan efektif akan memperkuat profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang memperbolehkan ASN memperoleh kenaikan pangkat meski melampaui pangkat atasan langsung disebut membuka ruang pengembangan karier yang lebih adil berbasis kompetensi dan kinerja.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Amos Simanjuntak menyatakan, kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih adil bagi ASN untuk mengembangkan karier berdasarkan kapasitas dan prestasi, tanpa lagi terhambat oleh struktur kepangkatan atasan langsung.
"Terobosan ini menunjukkan keberpihakan pada sistem merit. ASN yang memiliki kompetensi, memenuhi persyaratan, dan berkinerja baik sudah semestinya memperoleh kesempatan berkembang tanpa dibatasi pangkat atasan. Hal ini akan mendorong aparatur terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik," ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Baca juga: Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Menurut Amos, selama ini masih terdapat pegawai yang memiliki kompetensi tinggi, namun peluang pengembangan kariernya terhambat oleh ketentuan administratif. Melalui kebijakan baru tersebut, pengembangan karier ASN diharapkan semakin mencerminkan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan penghargaan terhadap capaian individu.
Pria yang pernah menjadi CPNS di lingkup Disparekraf DKI Jakarta ini menilai, penguatan meritokrasi juga akan memberikan dampak positif terhadap reformasi birokrasi. Ketika setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kinerja, budaya kerja yang kompetitif dan produktif akan tumbuh secara alami di lingkungan pemerintahan.
""Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa birokrasi Indonesia bergerak menuju tata kelola yang lebih modern. Prestasi dan kompetensi menjadi faktor utama dalam pengembangan karier sehingga setiap ASN terdorong terus meningkatkan kapasitas dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,“ katanya.
Lihat video: BKN Sebut Ada 1.967 CPNS Mengundurkan Diri, Penempatan Jauh
Amos juga mengapresiasi langkah BKN yang dinilai konsisten menghadirkan berbagai terobosan dalam manajemen ASN. Menurut Amos, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menyetarakan praktik meritokrasi di birokrasi dengan sektor-sektor lain yang lebih dahulu menempatkan kinerja sebagai dasar utama pengembangan karier.
"Apresiasi kami kepada BKN, khususnya Prof. Zudan, yang terus mendorong kebijakan pro-karier bagi ASN. Langkah ini memberi ruang lebih luas bagi aparatur berprestasi untuk berkembang sesuai kontribusinya dalam memperkuat reformasi birokrasi," tutur Amos.
Politisi muda Partai Perindo ini berharap implementasi kebijakan tersebut berlangsung konsisten di seluruh instansi pemerintah dengan tetap mengedepankan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Menurutnya, penerapan sistem merit yang berjalan efektif akan memperkuat profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(cip)
Lihat Juga :
