Cegah Korupsi, Mendagri Tito Setuju Kepala Daerah Dapat Bonus dari PAD
Kamis, 16 Juli 2026 - 14:27 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku setuju dengan usulan agar kepala daerah mendapatkan jatah atau bonus dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sebagai upaya untuk mencegah kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
"Ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut pendapat saya bagus," kata Tito seusai rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Jika usulan ini terealisasi, kata dia, setiap kepala daerah justru akan berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana pemerintahannya bisa memacu peningkatan PAD-nya. Sebab, kepala daerah itu juga akan mendapatkan bagian dari PAD tersebut.
Baca Juga: Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD: Seperti Tantiem di BUMN
"Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir, berkreasi menaikkan PAD, pendapatan asli daerah tanpa membebankan rakyat, dan dia bisa mendapatkan persentase misalnya dari situ," ujarnya.
Menurut Tito, hal ini tinggal dibuat saja aturannya. Namun, sebelum berbicara regulasinya, dia menegaskan bahwa perlu adanya kajian yang mendalam terkait usulan ini.
"Ini perlu apa, perlu adanya studi dulu ya, perlu adanya pembicaraan antarkementerian lembaga di pemerintahan. Bila perlu juga berbicara dengan DPR karena ini keputusan penting," pungkasnya.
"Ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut pendapat saya bagus," kata Tito seusai rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Jika usulan ini terealisasi, kata dia, setiap kepala daerah justru akan berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana pemerintahannya bisa memacu peningkatan PAD-nya. Sebab, kepala daerah itu juga akan mendapatkan bagian dari PAD tersebut.
Baca Juga: Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD: Seperti Tantiem di BUMN
"Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir, berkreasi menaikkan PAD, pendapatan asli daerah tanpa membebankan rakyat, dan dia bisa mendapatkan persentase misalnya dari situ," ujarnya.
Menurut Tito, hal ini tinggal dibuat saja aturannya. Namun, sebelum berbicara regulasinya, dia menegaskan bahwa perlu adanya kajian yang mendalam terkait usulan ini.
"Ini perlu apa, perlu adanya studi dulu ya, perlu adanya pembicaraan antarkementerian lembaga di pemerintahan. Bila perlu juga berbicara dengan DPR karena ini keputusan penting," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
