Soliditas Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Jaga Kepercayaan Publik

JAKARTA - Di tengah tingginya perhatian publik terhadap sejumlah isu penegakan hukum, komunikasi antarpimpinan lembaga negara terus diperkuat. Pertemuan dan silaturahmi Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung menunjukkan soliditas serta koordinasi yang tetap berjalan baik.

"Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukanlah alasan untuk membangun jarak, tetapi justru menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara," kata Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro menilai, komunikasi yang baik antarpenegak hukum memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan lembaga negara.

"Publik tentu menginginkan adanya hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI dan Kejaksaan. Harmoni tersebut penting agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat," kata Simon.

Meski demikian, Simon menegaskan bahwa sinergi kelembagaan harus selalu dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Justru komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara baik," kata Simon.

Menurutnya, Polri sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana harus tetap memperoleh ruang yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.

"Begitu pula Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara objektif sesuai ketentuan hukum, sementara TNI tetap fokus pada tugas pertahanan negara. Ketika setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional tanpa saling mengintervensi, maka sistem penegakan hukum akan semakin kuat dan dipercaya masyarakat," kata Simon.

Simon juga mengingatkan bahwa dinamika yang berkembang di ruang publik beberapa waktu terakhir hendaknya menjadi pembelajaran bersama agar setiap perbedaan persepsi dapat diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi yang konstruktif.

"Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi negara yang besar.
Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pemimpin mampu menunjukkan keteladanan dengan mengedepankan dialog, komunikasi, dan semangat kebersamaan. Sikap seperti inilah yang memberikan rasa tenang kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap momentum silaturahmi antar pimpinan institusi negara tidak berhenti sebagai simbol semata, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang profesional.

"Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan ataupun simbol-simbol kebersamaan, tetapi melalui konsistensi tindakan. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun hari ini harus diterjemahkan dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Ketika komunikasi berjalan baik dan setiap lembaga saling menghormati kewenangannya, maka yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya hubungan antarinstitusi, melainkan juga wibawa negara hukum dan kepercayaan masyarakat kepada negara," tutup Simon.