Syuriyah NU se-Lampung Minta Calon Ketum PBNU Tak Rangkap Jabatan
Senin, 13 Juli 2026 - 22:55 WIB
loading...
A
A
A
Selain rangkap jabatan, sistem pendidikan madrasah juga dibahas jajaran syuriyah se-Lampung. Mereka meminta agar sistem pendidikan madrasah yang selama ini di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Hal ini dimaksudkan agar diperlakukan adil dan setara dalam kebijakan negara maupun anggaran.
Terkait hasil keputusan koordinasi jajaran syuriyah PCNU se-Lampung, calon ketua umum PBNU yang sudah bersilaturahmi dengan PWNU-PCNU se-Lampung KH Abdussalam Shohib, Gus Salam memberi apresiasi terhadap rekomendasi para kiai jajaran syuriyah yang konsistensi terhadap konstitusi NU dan penegakan aturan perkumpulan.
“Keputusan rekomendasi yang bagus dari para kiai syuriyah. Konstitusi dan aturan organisasi harus ditegakkan secara adil, setara dan konsekuen. Dan hal itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi ketentuan-ketentuan dalam muktamar, nanti,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Mengenai rekomendasi yang meminta agar sistem pendidikan madrasah terintegrasi kedalam Sisdiknas, hal itu menjadi tuntutan yang sama di semua daerah.
Menurut Gus Salam, satuan pendidikan madrasah banyak berdiri di lingkungan pesantren, bahkan menjadi bagian pesantren. Dan di Indonesia ada empat puluhan ribu pesantren mu’tabar yang mendedikasikan layanannya sesuai tiga fungsi berdasar UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Maka, entitas pesantren semestinya mendapat perhatian lebih dari negara.
Terpisah, Ketua Ikatan Mutakhorrijin Al-Falah Ploso (IMAP) wilayah Sumatera dan Lampung Ustaz Syamsuddin mengatakan, para kiai di syuriyah adalah para ulama yang bertugas memberi arah dan memandu gerakan jam’iyyah NU sebagai kekuatan civil society.
Terkait hasil keputusan koordinasi jajaran syuriyah PCNU se-Lampung, calon ketua umum PBNU yang sudah bersilaturahmi dengan PWNU-PCNU se-Lampung KH Abdussalam Shohib, Gus Salam memberi apresiasi terhadap rekomendasi para kiai jajaran syuriyah yang konsistensi terhadap konstitusi NU dan penegakan aturan perkumpulan.
“Keputusan rekomendasi yang bagus dari para kiai syuriyah. Konstitusi dan aturan organisasi harus ditegakkan secara adil, setara dan konsekuen. Dan hal itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi ketentuan-ketentuan dalam muktamar, nanti,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Mengenai rekomendasi yang meminta agar sistem pendidikan madrasah terintegrasi kedalam Sisdiknas, hal itu menjadi tuntutan yang sama di semua daerah.
Menurut Gus Salam, satuan pendidikan madrasah banyak berdiri di lingkungan pesantren, bahkan menjadi bagian pesantren. Dan di Indonesia ada empat puluhan ribu pesantren mu’tabar yang mendedikasikan layanannya sesuai tiga fungsi berdasar UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Maka, entitas pesantren semestinya mendapat perhatian lebih dari negara.
Terpisah, Ketua Ikatan Mutakhorrijin Al-Falah Ploso (IMAP) wilayah Sumatera dan Lampung Ustaz Syamsuddin mengatakan, para kiai di syuriyah adalah para ulama yang bertugas memberi arah dan memandu gerakan jam’iyyah NU sebagai kekuatan civil society.
Lihat Juga :
