Keterlibatan TNI dalam Penggeledahan Polri 8-10 Juli 2026

Baca Juga: Menko Polkam Ajak Semua Penegak Hukum Kedepankan Kepentingan Bangsa: Tidak Perlu Ada Suasana Memanas

Prinsip ini berlaku hampir di seluruh negara demokrasi. Samuel P. Huntington menyebut profesionalisme militer justru diukur dari kemampuannya tetap berada dalam fungsi pertahanan dan tunduk pada otoritas sipil. Morris Janowitz juga menegaskan bahwa koordinasi antara militer dan institusi sipil tidak boleh berubah menjadi pengambilalihan kewenangan. Kerja sama dimungkinkan, tetapi batas kewenangan harus tetap terjaga.

Pengalaman Indonesia memberikan pelajaran yang jelas. Dwifungsi ABRI pernah menempatkan militer dalam ruang politik, birokrasi, dan pemerintahan sipil. Reformasi mengakhiri praktik tersebut melalui pemisahan TNI dan Polri serta penegasan kembali prinsip supremasi sipil. Karena itu, setiap peristiwa yang menimbulkan persepsi bergesernya batas antara fungsi pertahanan dan fungsi penegakan hukum akan selalu mengundang perhatian publik.

Hadirnya personel TNI di lokasi tertentu menjadi sorotan. Pengamanan terhadap seorang pejabat Jampidsus di tengah penyidikan perkara korupsi berskala besar, disusul kemunculan personel TNI di lingkungan Polda Metro Jaya. Situasi itu memunculkan persepsi adanya kepentingan yang lebih besar daripada sekadar pengamanan biasa. Benar bahwa TNI menjelaskan pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung. Namun penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai mengapa pelibatan militer diperlukan dalam situasi yang seluruh proses hukumnya berada dalam ranah aparat penegak hukum sipil.

Ketika simbol kekuatan militer hadir di tengah proses penyidikan yang sedang menjadi perhatian nasional, publik dengan wajar mempertanyakan apakah proses tersebut benar-benar berlangsung tanpa pengaruh kepentingan lain.
Negara hukum Selain memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar hukum, juga harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan, perlindungan khusus, atau intervensi terhadap proses penegakan hukum. Dalam perkara yang menyangkut pejabat tinggi dan kepentingan publik yang luas, transparansi menjadi kebutuhan mutlak.

Ketika Garis Demarkasi Mulai Kabur

Saya tidak mempersoalkan pengamanan terhadap seorang pejabat negara apabila memang menghadapi ancaman yang nyata. Negara memang berkewajiban melindungi aparat penegak hukum. Persoalannya menjadi berbeda ketika pengamanan tersebut berkembang menjadi pertanyaan mengenai hadirnya personel militer dalam rangkaian proses penegakan hukum.

Yang dibutuhkan publik bukan sekadar penjelasan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai mekanisme. Publik ingin mengetahui batasnya. Dalam kapasitas apa TNI hadir? Apa dasar hukumnya? Di mana garis yang membedakan fungsi pengamanan dengan fungsi penegakan hukum? Pertanyaan itu sederhana, tetapi penting.

Dalam negara demokrasi, batas kewenangan bukan urusan administratif. Itulah pagar yang menjaga agar kekuasaan tidak saling memasuki wilayah institusi lain. Militer dapat membantu tugas sipil dalam keadaan tertentu. Namun bantuan tidak boleh berubah menjadi kesan bahwa militer ikut berada di dalam proses penegakan hukum. Begitu garis itu menjadi kabur, spekulasi akan muncul, dan kepercayaan publik mulai tergerus.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam polemik tersebut adalah kepercayaan masyarakat bahwa penegakan hukum tetap berjalan secara independen, tanpa bayang-bayang kekuasaan lain di luar mekanisme hukum. Negara hukum menjamin setiap proses penegakan hukum berlangsung dalam koridor kewenangan yang ditetapkan konstitusi.

Bukan Sekadar Polemik Antarlembaga

Polemik yang berkembang beberapa hari terakhir soal siapa yang lebih berwenang antara Polri, Kejaksaan, atau TNI. Padahal terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar. Publik melihat rangkaian peristiwa yang tidak lazim. Penggeledahan perkara korupsi diikuti pengamanan Jampidsus oleh personel TNI. Kemudian muncul dokumentasi mengenai kehadiran personel TNI di Polda Metro Jaya. Setelah itu beredar berbagai informasi mengenai kemungkinan pengambilan saksi maupun barang bukti. Sebagian informasi dibantah. Sebagian lainnya dijelaskan sebagai bentuk pengamanan. Tetapi justru di situlah polemik berkembang.