Antisipasi Badai PHK Massal, Legislator PDIP Desak Pembinaan Keterampilan bagi Buruh Terdampak
Rabu, 08 Juli 2026 - 21:29 WIB
loading...
Legislator dari Fraksi PDIP Samuel JD Wattimena. Foto: Dok DPR
A
A
A
JAKARTA - Legislator dari Fraksi PDIP Samuel JD Wattimena mendesak pemerintah dan kepala daerah untuk segera mengambil langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Badai PHK tersebut dipicu oleh tekanan ekonomi global yang kian berat serta penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).
Sebagai solusi jangka panjang, Anggota Komisi VII DPR ini mendorong adanya program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) bagi para buruh terdampak. Tujuannya agar mereka memiliki keahlian baru yang relevan untuk mengolah potensi ekonomi di kampung halaman mereka masing-masing.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian (lama) itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Baca juga: Isu PHK Massal Karyawan Bikin Heboh! Dasco Panggil Menaker, TikTok dan Tokopedia
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I ini menyoroti bahwa keahlian buruh pabrik selama ini cenderung terlalu spesifik. Akibatnya, keterampilan tersebut sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah asal saat mereka terpaksa pulang pasca-PHK.
Maka itu, ia meminta para kepala daerah menyusun konsep matang guna memetakan kekuatan ekonomi lokal. Sinergi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali lahan-lahan produktif di pedesaan dengan memberdayakan para mantan buruh.
Selain peran eksekutif, dia juga menekankan krusialnya andil anggota legislatif. Ia menilai masa reses mendatang harus menjadi momentum bagi jajaran Komisi VII DPR RI untuk turun langsung mengkaji kondisi riil sektor industri di dapil masing-masing.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegasnya.
Kendati demikian, Samuel mengakui bahwa gagasan yang disampaikannya ini masih berupa pemetaan awal. Ia menyadari rumitnya persoalan makroekonomi yang terjadi saat ini memerlukan kajian yang jauh lebih komprehensif.
“Ini memang sesuatu yang kompleks. Karena itu, usulan yang saya sampaikan ini sifatnya masih sangat surface (permukaan), belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari lebih lanjut di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Anggota Komisi VII DPR ini mendorong adanya program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) bagi para buruh terdampak. Tujuannya agar mereka memiliki keahlian baru yang relevan untuk mengolah potensi ekonomi di kampung halaman mereka masing-masing.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian (lama) itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Baca juga: Isu PHK Massal Karyawan Bikin Heboh! Dasco Panggil Menaker, TikTok dan Tokopedia
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I ini menyoroti bahwa keahlian buruh pabrik selama ini cenderung terlalu spesifik. Akibatnya, keterampilan tersebut sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah asal saat mereka terpaksa pulang pasca-PHK.
Maka itu, ia meminta para kepala daerah menyusun konsep matang guna memetakan kekuatan ekonomi lokal. Sinergi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali lahan-lahan produktif di pedesaan dengan memberdayakan para mantan buruh.
Selain peran eksekutif, dia juga menekankan krusialnya andil anggota legislatif. Ia menilai masa reses mendatang harus menjadi momentum bagi jajaran Komisi VII DPR RI untuk turun langsung mengkaji kondisi riil sektor industri di dapil masing-masing.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegasnya.
Kendati demikian, Samuel mengakui bahwa gagasan yang disampaikannya ini masih berupa pemetaan awal. Ia menyadari rumitnya persoalan makroekonomi yang terjadi saat ini memerlukan kajian yang jauh lebih komprehensif.
“Ini memang sesuatu yang kompleks. Karena itu, usulan yang saya sampaikan ini sifatnya masih sangat surface (permukaan), belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari lebih lanjut di daerah masing-masing,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
