Boni Hargens: Transformasi Polri Harus Dinilai Secara Komprehensif, Bukan dari Satu Indeks

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens memberikan penilaian kritis terhadap validitas hasil survei Police Corruption Perceptions Index dari IndexMundi Global Surveys yang menyebut Polri mendapatkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56. Menurutnya, penelitian semacam ini sangat bersifat subjektif dan karenanya memiliki kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah.

"Tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian tersebut," tegas Boni, Senin (6/7/2026).

Boni menyoroti bahwa tanpa transparansi mengenai cara pengambilan sampel, jumlah responden, distribusi geografis, serta mekanisme verifikasi data, sebuah survei persepsi tidak dapat dijadikan acuan ilmiah yang kuat. Dia menilai ketidakjelasan ini membuka ruang lebar bagi bias interpretasi — baik dari pihak yang ingin menggunakan data tersebut untuk menyerang institusi tertentu, maupun dari pihak yang ingin menafikannya secara defensif.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini juga tidak menampik kemungkinan adanya agenda di balik produksi data semacam ini. Di tengah era perang informasi, perang pengaruh, dan perang proxy yang kian intensif dalam lanskap geopolitik kontemporer, tuduhan bahwa IndexMundi merupakan bagian dari konspirasi global untuk melemahkan citra demokrasi Indonesia dengan menyudutkan institusi-institusi strategis adalah sesuatu yang tidak dapat serta-merta diabaikan.

Meskipun Boni tidak mengonfirmasi soal ini secara langsung. Terlepas dari perdebatan soal motif, kritik metodologis Boni merupakan pengingat penting bagi masyarakat dan pembuat kebijakan bahwa dalam mengonsumsi data dari lembaga survei internasional, terutama yang menyangkut sensitivitas institusi negara, diperlukan literasi data yang memadai dan sikap kritis yang proporsional.

Dia mengajak masyarakat tidak perlu terburu-buru menerimanya sebagai kebenaran mutlak, namun juga tidak perlu menolaknya secara reaktif tanpa kajian yang mendalam karena di tengah lalu lintas informasi di zaman sekarang, siapa pun bisa saja memproduksi informasi tanpa mempertimbangkan akurasi dan integritas moral.

Boni Hargens menegaskan bahwa terlepas dari persoalan akurasi atau kemungkinan agenda di balik survei IndexMundi, penilaian tersebut tentu saja tidak perlu dijadikan referensi dalam mengevaluasi kinerja kepolisian Indonesia. Boni merujuk pada fakta bahwa berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, telah memberikan apresiasi terhadap transformasi positif yang tengah berlangsung di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia berpendapat, transformasi institusi kepolisian adalah proses jangka panjang yang tidak dapat diukur semata-mata dari satu indeks persepsi. Perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen, transparansi anggaran, dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat adalah sejumlah dimensi yang membutuhkan evaluasi komprehensif dan berkelanjutan.

Kepemimpinan yang berorientasi reformasi dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan yang nyata dan terukur. “Bagaimanapun, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian adalah aset negara yang tidak ternilai. Membangun kepercayaan itu membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah, jauh melampaui survei mana pun,” tegas Boni.