Aliansi Mahasiswa Menjawab Desak Penguatan Pasal 33 UUD 1945 Hadapi Tantangan Global
Jum'at, 03 Juli 2026 - 23:24 WIB
loading...
Aliansi Mahasiswa Menjawab menggelar diskusi kritis yang mempertemukan berbagai elemen gerakan mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Jumat (3/7/2026). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Menjawab menggelar diskusi kritis yang mempertemukan berbagai elemen gerakan mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Jumat (3/7/2026). Diskusi ini melahirkan sebuah pernyataan sikap bersama yang menegaskan kembali urgensi Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai fondasi utama perekonomian nasional di tengah derasnya arus transformasi ekonomi dan teknologi global.
Aliansi yang terdiri dari GLM UPNVJ, KBM Unpam, KB UMJ, Himapolindo, BEM KM Atma Jaya, Himapol UPNVJ, ILMISPI, serta simpul mahasiswa se-Jakarta dan sekitarnya ini menilai implementasi ekonomi kerakyatan saat ini membutuhkan komitmen yang jauh lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Baca juga: Polisi Tutup Sementara Jalan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa di Bundaran HI
Dalam diskusi tersebut, para pemantik menekankan bahwa tantangan pasar global yang semakin kompleks tidak boleh mengorbankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.
Perwakilan dari KBM Unpam Muhammad Irwansyah menyoroti pentingnya konsistensi arah pembangunan nasional. Pemerintah harus dikawal ketat agar tidak keluar dari rel ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.
"Kita harus meneguhkan komitmen untuk terus mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945. Arah pembangunan ekonomi nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi yang sejati," ujar Irwansyah, Jumat (3/7/2026).
Di sisi lain, aspek tata kelola dan daya saing menjadi sorotan Rosyad Fauzi dari Himapolindo. Dia mendesak pemerintah lebih adaptif namun tetap memegang teguh prinsip ekonomi kerakyatan.
"Pemerintah harus didorong untuk membangun sinergi dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang transparan, berkeadilan, dan inovatif. Kita perlu memperkuat daya saing nasional tanpa harus meninggalkan akar ekonomi kerakyatan kita," katanya.
Gerakan mahasiswa kali ini juga menawarkan pendekatan baru yang lebih substantif melalui penguatan riset dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).
Caesar Khalifa dari GLM UPNVJ menyatakan bahwa perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus bertransformasi menjadi laboratorium gagasan yang solutif bagi bangsa.
"Kami mengajak seluruh perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk menjadi ruang lahirnya gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dan ilmiah mahasiswa terhadap pembangunan ekonomi nasional," katanya.
Ivannindra Juan dari ILMISPI menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan publik yang inklusif untuk menghadapi dinamika global yang fluktuatif.
"Kami berkomitmen membangun budaya dialog, kajian, dan kolaborasi lintas organisasi. Dari sana, kita dorong lahirnya kebijakan publik yang konsisten menjunjung prinsip keadilan sosial, memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya.
Sebagai penutup diskusi, Aliansi Mahasiswa Menjawab secara resmi membacakan 6 poin pernyataan sikap gabungan yang esensial:
1. Mengawal Implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai komitmen arah ekonomi yang menyejahterakan dan berdaulat.
2. Mendorong Tata Kelola Transparan dan Inovatif demi memperkuat daya saing nasional berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mengaktivasi Perguruan Tinggi sebagai Ruang Gagasan berbasis data untuk kebijakan ekonomi nasional.
4. Membangun Budaya Dialog dan Kolaborasi lintas organisasi guna merumuskan solusi atas persoalan bangsa.
5. Mendorong Kebijakan Publik yang Berkeadilan Sosial guna memperluas kesempatan ekonomi rakyat di tengah dinamika global.
6. Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan Secara Formal kepada pemerintah, legislatif, dan akademisi sebagai wujud partisipasi bermakna (meaningful participation).
Aliansi meyakini bahwa kedaulatan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Mereka mengajak masyarakat luas untuk menghidupkan kembali roh Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.
Aliansi yang terdiri dari GLM UPNVJ, KBM Unpam, KB UMJ, Himapolindo, BEM KM Atma Jaya, Himapol UPNVJ, ILMISPI, serta simpul mahasiswa se-Jakarta dan sekitarnya ini menilai implementasi ekonomi kerakyatan saat ini membutuhkan komitmen yang jauh lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Baca juga: Polisi Tutup Sementara Jalan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa di Bundaran HI
Dalam diskusi tersebut, para pemantik menekankan bahwa tantangan pasar global yang semakin kompleks tidak boleh mengorbankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.
Perwakilan dari KBM Unpam Muhammad Irwansyah menyoroti pentingnya konsistensi arah pembangunan nasional. Pemerintah harus dikawal ketat agar tidak keluar dari rel ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.
"Kita harus meneguhkan komitmen untuk terus mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945. Arah pembangunan ekonomi nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi yang sejati," ujar Irwansyah, Jumat (3/7/2026).
Di sisi lain, aspek tata kelola dan daya saing menjadi sorotan Rosyad Fauzi dari Himapolindo. Dia mendesak pemerintah lebih adaptif namun tetap memegang teguh prinsip ekonomi kerakyatan.
"Pemerintah harus didorong untuk membangun sinergi dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang transparan, berkeadilan, dan inovatif. Kita perlu memperkuat daya saing nasional tanpa harus meninggalkan akar ekonomi kerakyatan kita," katanya.
Gerakan mahasiswa kali ini juga menawarkan pendekatan baru yang lebih substantif melalui penguatan riset dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy).
Caesar Khalifa dari GLM UPNVJ menyatakan bahwa perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus bertransformasi menjadi laboratorium gagasan yang solutif bagi bangsa.
"Kami mengajak seluruh perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa untuk menjadi ruang lahirnya gagasan, penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dan ilmiah mahasiswa terhadap pembangunan ekonomi nasional," katanya.
Ivannindra Juan dari ILMISPI menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan publik yang inklusif untuk menghadapi dinamika global yang fluktuatif.
"Kami berkomitmen membangun budaya dialog, kajian, dan kolaborasi lintas organisasi. Dari sana, kita dorong lahirnya kebijakan publik yang konsisten menjunjung prinsip keadilan sosial, memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh rakyat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya.
Sebagai penutup diskusi, Aliansi Mahasiswa Menjawab secara resmi membacakan 6 poin pernyataan sikap gabungan yang esensial:
1. Mengawal Implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai komitmen arah ekonomi yang menyejahterakan dan berdaulat.
2. Mendorong Tata Kelola Transparan dan Inovatif demi memperkuat daya saing nasional berbasis ekonomi kerakyatan.
3. Mengaktivasi Perguruan Tinggi sebagai Ruang Gagasan berbasis data untuk kebijakan ekonomi nasional.
4. Membangun Budaya Dialog dan Kolaborasi lintas organisasi guna merumuskan solusi atas persoalan bangsa.
5. Mendorong Kebijakan Publik yang Berkeadilan Sosial guna memperluas kesempatan ekonomi rakyat di tengah dinamika global.
6. Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan Secara Formal kepada pemerintah, legislatif, dan akademisi sebagai wujud partisipasi bermakna (meaningful participation).
Aliansi meyakini bahwa kedaulatan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Mereka mengajak masyarakat luas untuk menghidupkan kembali roh Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.
(jon)
Lihat Juga :
