Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Minggu, 28 Juni 2026 - 23:23 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat Peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2025. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.
Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.
Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.
Baca Juga: Jelang Hari Bhayangkara Ke-80, Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi
"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).
Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.
Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.
Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.
"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.
Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.
Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.
Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.
"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.
Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.
Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.
Baca Juga: Jelang Hari Bhayangkara Ke-80, Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi
"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).
Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.
Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.
Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.
"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.
Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.
Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.
Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.
"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
