Perjuangkan Hak Daerah, Komisi XI DPR Upayakan TKD Tak Berkurang
Kamis, 25 Juni 2026 - 06:37 WIB
loading...
A
A
A
Belakangan ini berbagai daerah memang mengeluhkan soal TKD yang berkurang. Misbakhun mengaku memahami soal pengurangan TKD yang berimbas pada persoalan fiskal di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Misbakhun, memang pemerintah mengubah strategi fiskal. Meski demikian, ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu menegaskan perubahan strategi fiskal yang dilakukan pemerintah tidak serta-merta mengurangi hak daerah.
Misbakhun menjelaskan perubahan strategi fiskal itu ada pada instrumen pelaksanaannya, yakni antara melalui belanja pemerintah pusat atau lewat belanja pemda.
"Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya menggunakan instrumen belanja pemerintah pusat atau menggunakan belanja pemerintah daerah," tutur Misbakhun.
Wakil rakyat asal Pasuruan itu menuturkan TKD tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Komponen transfer ke daerah selama ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan berbagai skema pendanaan lainnya.
Menurut Misbakhun, memang pemerintah mengubah strategi fiskal. Meski demikian, ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu menegaskan perubahan strategi fiskal yang dilakukan pemerintah tidak serta-merta mengurangi hak daerah.
Misbakhun menjelaskan perubahan strategi fiskal itu ada pada instrumen pelaksanaannya, yakni antara melalui belanja pemerintah pusat atau lewat belanja pemda.
"Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya menggunakan instrumen belanja pemerintah pusat atau menggunakan belanja pemerintah daerah," tutur Misbakhun.
Wakil rakyat asal Pasuruan itu menuturkan TKD tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Komponen transfer ke daerah selama ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan berbagai skema pendanaan lainnya.
Lihat Juga :
